Mencetak Caleg Berkualitas untuk Pemilu 2019

Bayu Septianto, Jurnalis · Sabtu 14 Juli 2018 10:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 13 337 1922167 mencetak-caleg-berkualitas-untuk-pemilu-2019-WK8RElYWPo.jpg Sekjen PKS Mardani Ali Sera (Arif/Okezone)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan adanya aturan larangan mantan terpidana korupsi mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Aturan ini menjadi polemik lantaran sejumlah partai politik mempersoalkan aturan ini yang dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Alhasil, sejumlah partai politik pun melakukan jurus-jurus dalam menyeleksi kader-kadernya yang ingin mendaftar menjadi caleg sebelum diserahkan ke KPU.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya memiliki sistem pendidikan yang selalu melatih kader-kadernya untuk menjadi kader yang bersih, integritas dan memikiki kompetensi yang mumpuni. Tiga hal ini merupakan modal penting saat mereka terjun ke masyarakat.

"PKS selalu melaksanakan tarbiyah (pendidikan) pada kader dan pejabat publiknya," jelas Mardani kepada Okezone, Sabtu (14/7/2018).

 

Petugas KPU bersiap menerima pendaftaran caleg (Harits/Okezone)

Tak hanya itu saja, partai yang sudah berusia 20 tahun ini juga rutin melakukan audit kinerja kepada wakil-wakil rakyatnya yang sudah duduk di kursi parlemen. Ada tiga hal yang diaudit yakni kinerja di parlemen, kinerja di struktur dan kinerja mereka di daerah pemilihannya (dapil).

Dengan sistem audit kinerja ini, lanjut Mardani partai bisa mengawasi secara lamgsung kinerja kader PKS yang sudah duduk di parlemen. Dengan cara ini, tindakan-tindakan negatif seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang bisa diminalisir.

Tak sampai disitu, PKS juga memiliki Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dan Dewan Syariah yang akan memproses setiap kesalahan yang dilakukan kadernya.

"Ada tiga kategori sanksi mulai ringan (istigfar 1000 kali sehari, puasa tiga hari dalam sebulan dll), sanksi sedang (turun peringkat keanggotaan dll) dan saknsi berat yakni pemecatan," papar Mardani.

 

Dalam mencegah praktik korupsi, PKS juga setuju bila dibentuk sebuah satuan tugas (satgas). "Setuju ada satgas yg menjaga parpol agr aksi kampane dan pencegahan korupsi mendapat perhatian khusus," tuturnya.

Sementara itu, Partai Gerindra menjamin integritas dan kualitas setiap calon anggota legislatif (caleg) yang mendaftar melalui partainya, termasuk melakukan seleksi terhadap bakal caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

"Pasti kita menjamin caleg-caleg berkualitas dan berintegritas. Selama ini kan bagus kader-kader yang ada di DPR," jelas Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini