KPK : Parpol Bertanggung Jawab Cegah Caleg Koruptor

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 14 Juli 2018 12:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 14 337 1922239 kpk-parpol-bertanggung-jawab-cegah-caleg-koruptor-RYGESTRhlm.jpg Ilustrasi pemilihan caleg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)‎ Nomor 20 Tahun 2018 yang salah satunya memuat larangan bagi mantan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk menjadi Calon legislatif (Caleg) di Pileg 2019, masih menjadi perbincangan yang hangat dari beberapa kalangan.

Aturan yang telah diterbitkan KPU tersebut menuai pro dan kontra dari beberapa pihak. Beberapa pihak menganggap aturan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pihak lainnya justru mendukung aturan tersebut. Salah satu yang mendukung aturan itu yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK tidak ingin ada wakil rakyat yang mempunyai rekam jejak pernah melakukan korupsi. Hal itu sudah sempat mejadi fokus kajian KPK dalam segi pengkaderan partai politik. Dimana, Parpol seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina serta memupuk integritas para kadernya.

 

"Jadi memang harusnya yang di kader itu adalah orang-orang yang baik, yang tidak terlibat dengan korupsi salah satunya. Kalau kata saya ya semua tindak pidana ya tidak boleh. Pelaku tindak pidana menjadi wakilnya kamu disana mau ngga? Kan ngga mau juga," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengingatkan kembali kepada parpol atas komitmennya dalam memberantas korupsi. Terlebih, bagi parpol yang menolak PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk nyaleg.

Menurut Saut, komitmen parpol dalam memberantas korupsi dapat diukur dari kepatuhannya terhadap PKPU tersebut. Sebab, sambung Saut, masih banyak kader parpol terbaik yang dapat dicalonkan selain orang-orang yang pernah tersandung kasus korupsi.

"Komitmen parpol atas pemberantasan korupsi tentu telah bisa diukur dari kepatuhan PKPU tentang caleg mantan pidana tipikor," terang Saut

Ditambahkan Saut, apapun cara untuk mengagalkan PKPU terkait larangan nyaleg bagi mantan terpidana korupsi‎, tetap ada celah untuk mencegah agar terpidana korupsi ikut Pileg 2019.

"Ada banyak alat yang bisa dibuat ,namun biodata pencalonan tentu penting karena dalam track record ada unsur atau bagian dari nilai nilai pencegahannya‎," ujarnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menambahkan, perdebatan dalam hukum terutama terkait pengusulan aturan baru memang wajar dalam negara demokrasi. ‎Namun, Febri menegaskan jika usulan tersebut telah disepakati, maka aturan baru itu wajib dipatuhi oleh semua pihak.

"Perdebatan dalam hukum itu wajar, namun jika aturan sudah ada tentu wajib dilaksanakan. Kalau ada yang memaksakan mencalonkan terpidana korupsi, KPU tinggal menegakkam aturan tersebut," ungkap Febri.

 

Sekadar informasi, PKPU ini akan berlaku dan mengikat secara sempurna jika telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Hal ini lantaran dalam aturan pembentukan perundang-undangan, setiap aturannya harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Terkait PKPU, tahapan perencanaan hingga penetapan merupakan kewenangan KPU. Namun, untuk proses pengund-undangannya merupakan kewenangan Kemkumham.‎ Hingga kini belum ada penetapan resmi dari Kemenkumham. Namun, Menkumham, Yasonna H Laoly sudah seringkali menolak aturan itu.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini