Ada Pandangan 'Politik Butuh Biaya Besar' yang Membuat Perempuan Bacaleg Rendah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Sabtu 14 Juli 2018 18:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 14 606 1922363 ada-pandangan-politik-butuh-biaya-besar-yang-membuat-perempuan-bacaleg-rendah-gXIPTDLhvC.jpg Diskusi membahas Pemilihan Legislatif 2019. (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

JAKARTA – Menjelang gelaran akbar Pemilihan Umum 2019, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat masih banyak partai politik sulit memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pencalonan bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Hal ini dikarenekan terdapat beberapa faktor. Salah satunya adalah pandangan terjun ke dunia politik membutuhkan biaya besar. Faktor tersebut membuat kaum perempuan enggan terlibat dalam politik.

"Bukan karena kita kekurangan perempuan yang sedikit untuk mau masuk berpartai. Tetapi karena ada pandangan hadir di politik butuh biaya besar," ungkap Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Ia menambahkan, dengan terdapatnya anggapan seperti itu, sejumlah parpol mengalami kesusahan di dalam memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan juga yang hendak maju sebagai bacaleg.

Di sisi lain, Titi menilai partai politik seharusnya dapat memberikan bantuan intensif politik kepada bakal calon anggota legislatif perempuan yang dianggap memiliki kualitas. Nyatanya saat ini tidak ada parpol yang membuat kebijakan seperti itu.

"Tidak ada insentif politik. Ini juga menjadi sebuah kendala ketika mereka maju tapi tidak ada intensif politik. Harusnya parpol bisa memberikan insentif politik," ucap Titi.

Tidak hanya itu, ia mengharapkan partai politik dapat mempunyai cara untuk menghilangkan pandangan di kalangan perempuan 'berpolitik membutuhkan biaya besar'.

"Kendala ini yang membuat mereka krisis kepada perempuan. Mereka harus meyakini kepada perempuan politikus untuk tetap maju," paparnya.

Sekadar diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur partai politik peserta pemilu memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.

Selain pencalonan minimal 30 persen, parpol juga harus mengatur penempatan perempuan di daftar caleg, yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini