JUBA - Pemerintah Sudan Selatan menganggarkan dana senilai USD16 juta atau sekitar Rp231 miliar agar 400 anggota parlemen bisa memiliki mobil.
Bersumber dari anggaran ini, setiap anggota parlemen menerima pinjaman USD40.000 atau Rp587 juta.
Juru bicara presiden mengatakan, anggaran ini bisa dipahami karena 'tak semestinya anggota parlemen memakai sepeda motor'.
"Mobilitas adalah bagian dari hak anggota parlemen," kata juru bicara presiden Ateny Wek Ateny kepada BBC Newsday.
Dia mengatakan dana tersebut sudah disediakan sebagai bagian dari anggaran nasional tahun ini.
BACA JUGA: Krisis Sudan Selatan, Ibu Kurang Gizi Tak Bisa Menyusui Bayinya
Ateny mengatakan pinjaman ini harus lunas dalam waktu lima tahun.
Ia juga mengatakan pemerintah meluncurkan program yang sama pada 2005 dan 2009.
Sejumlah laporan dari Juba, ibu kota dan kota terbesar negara itu, menyebutkan para anggota DPR diberikan dana pinjaman ini akan diberikan secara kontan.
Dana dikucurkan hanya dua pekan setelah parlemen memperpanjang masa jabatan Salva Kiir hingga 2021.
Sejumlah pihak menuduh pemerintah mengalokasikan 'dana mobil' sebagai hadiah untuk para anggota parlemen, namun pemerintah mengatakan pemilu tak bisa dilangsungkan karena perang saudara yang belum mereda.
Sementara itu, warga Sudan Selatan menyatakan kekhawatirannya terkait pemberian kendaraan kepada 400 anggota parlemen dalam beberapa hari ini di media sosial.
Tidak pantas
Pegiat hak asasi manusia, James Kolok, mengatakan negaranya terkejut ketika mengetahui pemerintah memiliki dana pinjaman untuk anggota parlemen, sementara menghadapi kesulitan membayar pegawai negeri sipil dan memberikan layanan umum lainnya.
"Adalah patut bagi pemerintah untuk memberikan dana ini saat negara sebenarnya menangis karena berbagai masalah yang semua orang, termasuk anak-anak, dapat melihatnya," kata Kolok seperti dilaporkan PM News.
BACA JUGA: Perjanjian Damai Disepakati, Sudan Selatan Akan Punya Empat Wakil Presiden
Ekonomi Sudan Selatan dihancurkan perang saudara selama lima tahun, dan permulaan bulan ini, sebuah laporan PBB memperingatkan berbagai pelanggaran yang dilakukan saat konflik kemungkinan dapat dipandang sebagai kejahatan perang.
Puluhan ribu orang terbunuh dalam perang berdarah tersebut.
PBB juga menyatakan konflik tersebut kemungkinan dapat dipandang sebagai kejahatan perang.
Follow Berita Okezone di Google News
(dka)
