nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bawaslu Dinilai Kurang Hati-Hati Tangani Kasus Politik Uang di Pilkada 2018

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 27 Juli 2018 01:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 27 340 1927967 bawaslu-dinilai-kurang-hati-hati-tangani-kasus-politik-uang-di-pilkada-2018-nXFxFcaiwE.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Praktisi Konstitusi, Wakil Kamal mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kurang berhati-hati dalam memutus kasus pelanggaran di Pilkada 2018. Salah satunya, kasus politik uang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Dengan tidak menerima keberatan pelapor dinilai Wakil Kamal menandakan tak ada kesungguhan dari Bawaslu untuk menangani kasus pelanggaran pilkada yang digelar serentak itu.

"Seharusnya Bawaslu hati-hati, baik Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu pusat dengan sungguh-sungguh memperhatikan laporan money politics ini. Kasus ini harus diperiksa secara sungguh-sungguh, teliti, karena ini berkaitan dengan terselenggaranya pemilu yang bersifat jujur dan adil," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Ilustrasi

Apalagi, sambungnya, penyakit kronis dalam setiap pilkada atau pun pemilu di Indonesia itu adalah politik uang. Pada kasus Pilkada Lahat, politik uang yang terjadi diduga di seluruh kecamatan. "Jadi, ini sudah termasuk notoire feiten artinya tidak perlu dibuktikan lagi karena ini fakta yang sudah diketahui umum. Masyarakat Lahat sudah mengetahui fakta money politik luar biasa ini," katanya.

Menurut Wakil Kamal, Bawaslu bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban hukum dengan benar karena faktanya sudah jelas. Ia pun menyarankan agar kasusnya dibawa ke Pengadilan Negeri untuk menggugat putusan Bawaslu sekaligus ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan Bawaslu itu bisa saja digugat ke pengadilan negeri dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Ini memang belum ada, tetapi bisa menjadi terobosan agar Bawaslu tidak sewenang-wenang. Di MK juga penting, disampaikan fakta-fakta pelanggaran Pilkada itu untuk mencari keadilan substantif. Jadi di sini harus disuarakan bahwa MK bukan hanya mahkamah kalkulator yang hanya menghitung masalah selisih suara, tetapi juga menggunakan kewenangannya untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dengan melihat pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada secara utuh," jelarnya.

Ilustrasi

Wakil Kamal juga menilai agar pasangan calon bupati/wakil bupati Lahat nomor urut 3, yakni Cik Ujang - Haryanto sebaiknya didiskualifikasi. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada politisi maupun calon kepala daerah.

"Mestinya calon yang melakukan itu didiskualifikasi supaya ada efek jera bagi para politisi dan calon kepala daerah agar tidak menggunakan praktik moral hazard yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Ini demokrasi sudah sangat luar biasa liberal," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini