PBB Kehabisan Dana, Sekjen Guterres Minta Negara Anggota Lunasi Hutangnya

Rahman Asmardika, Okezone · Minggu 29 Juli 2018 10:02 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 29 18 1928845 pbb-kehabisan-dana-sekjen-guterres-minta-negara-anggota-lunasi-hutangnya-KXsJQbMwFy.jpg Foto: Reuters.

NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah memperingatkan para stafnya bahwa saat ini organisasi internasional tersebut kehabisan uang. Guterres meminta negara-negara anggota untuk membayar utang-utang mereka kepada PBB secepatnya.

Melalui surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota pada Rabu, Guterres mengatakan bahwa sejak 30 Juni, anggaran inti PBB mengalami defisit sebesar USD139 juta dan PBB belum pernah mengalami kesulitan aliran dana di awal-awal tahun kalender.

BACA JUGA: Sekjen PBB: Jumlah Konflik Tahun Ini Tertinggi dalam 30 Tahun

“Sebuah organisasi seperti kami seharusnya tidak harus merasakan nyaris bangkrut berkali-kali. Tetapi tentunya, rasa sakit yang lebih besar dirasakan oleh orang-orang yang kami layani ketika kami tidak dapat, karena kekurangan sedikit dana, menjawab panggilan mereka untuk meminta bantuan,” kata Guterres dalam suratnya sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (29/7/2018).

Panitia anggaran Majelis Umum PBB pada Desember menyetujui anggaran inti sebesar USD5,4 milyar untuk 2018-2019, yang menurut Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley berkurang USD285 juta dari anggaran 2016-2017. Pasukan penjaga perdamaian PBB didanai secara terpisah.

Berdasarkan informasi PBB, sejauh ini 112 dari 193 negara anggota telah membayar bagian anggaran inti mereka. AS yang bertanggungjawab membayar 22 persen dari anggaran inti PBB, biasanya membayar kemudian menunggu tahun anggaran barunya.

Di waktu yang sama pada Juli tahun lalu, 116 negara telah membayar, sementara pada 2016 baru 98 negara yang membayar. Semua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah membayar bagian mereka untuk 2018.

Guterres mengungkapkan keprihatinannya mengenai tren kekurangan dana yang semakin sering terjadi ini. Dia mengatakan, PBB akan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluarannya dan berfokus pada biaya non-staf.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, pengeluaran yang berlebihan oleh PBB merupakan hal yang telah diketahui. Pada Januari, AS mendorong dilakukannya reformasi di organisasi internasional itu untuk mengurangi pengeluaran.

“Ketidakefisienan dan pembelanjaan yang berlebihan dari PBB sudah sangat diketahui. Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tetap tidak terkendali, ” kata Haley pada Desember lalu.

BACA JUGA: Mendes Paparkan Keberhasilan Pembangunan Desa ke PBB

Berdasarkan aturan PBB, jika suatu negara menunggak dalam jumlah yang sama dengan atau melebihi kontribusi yang jatuh tempo untuk dua tahun sebelumnya, ia dapat kehilangan suara Majelis Umum kecuali jika negara itu dapat menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar berada di luar kendalinya.

Saat ini Komoros, Guinea Bissau, Sao Tome dan Principe dan Somalia memiliki tunggakan yang besar tetapi telah diizinkan untuk mempertahankan suara mereka. Hanya Libya yang tidak dapat memberikan suaranya.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini