Gugatan Pilbup Bogor, KPUD Hingga Panwas Salah Bicara saat Dicecar Hakim MK

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 01 Agustus 2018 03:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 08 01 266 1930111 gugatan-pilbup-bogor-kpud-hingga-panwas-salah-bicara-saat-dicecar-hakim-mk-DqdR2GngOb.jpg ilustrasi

JAKARTA - Suasana persidangan gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor, yang digelar diruang panel II, Lantai IV, Mahkamah Konstitusi (MK) yang terletak di Jalan Merdeka Barat, No.6, Jakarta Pusat, berlangsung menegangkan. Terlebih, saat para hakim MK mulai mencecar jawaban demi jawaban yang dilontarkan KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bogor.

Sidang yang dimulai dari pukul 10.55 WIB, 31 Juli 2018, dengan gugatan yang telah teregristasi dengan nomor 28/3/PAN.MK/2018, juga mengundang saksi dari Pasangan Nomor Urut Dua, terlihat Ketua DPC PPP Kab. Bogor Elly Halimah, hingga Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Hadist David Rizar Nugroho.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Aswanto, Wakil Hakim Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul tersebut,sempat beberapa kali memperingatkan tim kuasa hukum dari KPUD, Paslon no 2, hingga Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin, agar tidak berbelit-belit dan salah dalam mengutarakan jawaban dari pertanyaan pemohon yang sebelumnya telah digelar.

Masing-masing dari KPUD, Panwas, hingga tim kuasa hukum no 2 diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan jawabannya, terkait gugatan yang dilayangkan pemohon paslon nomor urut 3.

Suasana mulai menegangkan, saat Ketua Hakim MK Aswanto meminta pengacara KPUD Kabupaten Bogor Ferli Sarkowi agar mempercepat pembelaanya, karena telah melewati waktu yang telah ditentukan. Tak hanya itu, hakim juga menegur sang pengacara negara ini karena dalam keterangannya salah memberikan nomor surat.

“Jadi ini yang benar mana? Silakan maju ke depan,” kata Aswanto.

Tak hanya itu, dalam persidangan, para hakim MK ini juga menegur dan mengingatkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin. Karena dalam pembacaan menanggapi jawaban dari pemohon, selalu salah.

“Jabatan Anda apa di Panwaslu, harusnya divisi hukum yang membacakannya, jika Anda tidak sanggup,” cetusnya.

Sementara itu, pengacara paslon no 2 Usep Supratman membacakan, ada tiga tanggapan yang disampaikan, dalam pokok perkara bahwa dalil pemohon tidak benar.

Sidang ini akan dilanjutkan setelah para hakim melakukan musyawarah. Informasinya yang dihimpun, sidang akan kembali digelar 9 Agustus 2018.

Dalam permohonan gugatannya, Ade-Ingrid yang merupakan paslon nomor urut 3 menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bogor. Pelanggaran terjadi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Pelanggaran tersebut adalah adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Pemohon memandang, pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemohon juga menduga, para penyelenggara pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bogor telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Permohonan gugatan terdaftar dengan nomor perkara 28/PHP.BUP-XVI/2018.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini