nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gugat Pemprov DKI Pakai Dokumen Palsu, Mafia Tanah Diciduk Polisi

Badriyanto, Jurnalis · Rabu 05 September 2018 16:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 05 338 1946445 gugat-pemprov-dki-pakai-dokumen-palsu-mafia-tanah-diciduk-polisi-YUsqVK4zsM.jpg Polda Metro Jaya tangkap mafia tanah di Jakarta Timur (Foto: Badriyanto)

JAKARTA - Aparat Polda Metro Jaya menangkap sebanyak delapan tersangka mafia tanah dengan modus dokumen palsu. Tidak tanggung-tanggung, bermodal surat palsu komplotan itu mengklaim tanah seluas 29.040 meter persegi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam menyampaikan, masing-masing tersangka berinisial S, M, DS, IR, YM, ID, INS dan I. Kejahatan mereka terbongkar setelah dilaporkan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Nur Fadjar pada 17 Juni 2016 silam.

"Pelapor mengatakan bahwa tanah di Jalan DI Panjaitan seluas 29.040 meter persegi merupakan milik Pemprov DKI berdasarkan SHM Nomor 75/Cipinang Cempedak, melalui pembebasan pada bulan April 1985 dari saudara Johnny Harry Soetantyo," kata Ade di kantornya, Rabu (5/9/2018).

 Mafia tanah ditangkap polisi di Jaktim

Ade menerangkan, SHM itu dihapus oleh BPN DKI Jakarta, pada 24 September 1992 lalu diterbitkan Sertifikat hak pakai nomor 49/Cipinang Besar atas nama Pemprov DKI dengan hasil ukur ulang menjadi sekuas 27.510 meter persegi dan kemudian dipergunakan untuk kantor Samsat Jakarta Timur.

Tba-tiba pada bulan Mei 2014 lalu, tersangka S menggugat Pemprov DKI Jakarta dan meminta ganti rugi senilai Rp340 miliar. Pelaku mengklaim sebagai ahli waris atas tanah yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur itu.

Pemprov digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggunakan dasar SHM nomor 75/Cipinang atas nama Johnny Harry Soetantyo dan akta pengikatan jual beli nomor 36 tertanggal 3 April 1997 yang dibuat oleh notaris Mansoer Wiraatmadja yang didapat dari tersangka.

"Tersangka saat itu memenangkan gugatan itu," jelas Ade.

Pemprov DKI merasa dirugikan sehingga mengajukan banding dan melaporkan ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa SHM dan akta pengikatan jual beli yang digunakan pelaku S itu palsu.

"S ini dalam upayanya menggugat Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan kepada tujuh tersangka lainnya untuk mengaku-ngaku sebagai ahli waris. Tujuan S ini jelas hanya ingin mencari uang dengan cara yang tidak benar," ujar Ade.

Dari hasil penangkap S, polisi menyita beberapa barang bukti berupa SHM asli Nomor 75/Cipinang atas nama Johnny Harry yang sudah dicap resmi, dan beberapa berkas surat akta tanah milik tersangka.

"Proses banding masih berlangsung. Namun, untuk para tersangka sudah kami amankan di Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Kini, para pelaku itu mendekam di Mapolda Metro Jaya, masing-masing terancam dijerat dengan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara enam tahun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini