nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Penyuap Bupati Labuhanbatu Segera Disidang di Medan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 16:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 14 337 1950542 pengusaha-penyuap-bupati-labuhanbatu-segera-disidang-di-medan-zc2N2YDxEa.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra (ES) ke tingkat penuntutan. Pengusaha yang diduga sebagai penyuap Bupati Labuhanbatu itu pun akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Medan.

‎"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ES dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara ke penuntutan. Rencana sidang di Medan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (foto: Okezoene)Juru Bicara KPK Febri Diansyah (foto: Okezone) 

Jaksa penuntut umum pada KPK mempunyai waktu 14 hari masa kerja untuk kemudian menyusun surat dakwaan sebelum nantinya dijadwalkan sidang perdana. Dalam perkara ini, penyidik sendiri telah mengumpulkan ‎keterangan dari 35 saksi untuk tersangka Effendy.

‎"Total sekurangnya 35 saksi. Unsur antara lain, PNS BPKAD Labuanbatu, mantan Kaddis PU kabupaten Labuanbatu, Pokja 2 pekerjaan konstruksi ULP kabupaten Labuanbatu, petani, swasta lainnya‎," terangnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Labuhanbatu. Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; dan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

KPK telah mengantongi bukti transaksi sebesar Rp576 juta ketika melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak yang terkait dalam kasus‎ ini. Bukti transaksi sebesar Rp576 juta itu diduga merupakan bagian dari permintaan Pangonal sebesar Rp3 miliar

Sebelumnya, sekita pada bulan Juli 2018, diduga telah terjadi juga penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar. Namun demikian, cek tersebut belum berhasil dicairkan oleh pihak penerima suap.

Adapun, uang sekira Rp500 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal melalui Umar Ritonga yang bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Labuhanbatu. 

Atas perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jun

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini