nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MA Batalkan Peraturan KPU yang Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 20:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 14 337 1950684 ma-batalkan-peraturan-kpu-yang-larang-mantan-koruptor-nyaleg-3p17WQcAK3.jpg Mahkamah Agung (Okezone)

JAKARTA - Mahkam Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya memuat aturan larangan mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Iya sebagian (dibatalkan). Tapi sebagian tidak dapat diterima karena cacat formalnya," kata Kabiro Hukum dan Media MA, Abdullah saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (14/8/2019).

Gugatan yang diajukan Wa Ode Nurhayati tersebut diputuskan MA pada Kamis 13 September 2018 dengan Majelis Hakim Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi.  

Hakim Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Abdullah melanjutkan, pihaknya akan merinci putusan dari gugatan PKPU tersebut kepada awak media pada Senin 17 September 2018.

"Tapi untuk lebih rincinya nanti hari Senin saya akan konpers," ujar Abdullah.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun materi PKPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

Dengan adanya putusan ini, maka mantan napi korupsi kembali diperbolehkan maju sebagai caleg, setelah sebelumnya dilarang KPU.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini