nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MA Batalkan Aturan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Ini Tanggapan KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 20:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 14 337 1950696 ma-batalkan-aturan-eks-koruptor-dilarang-nyaleg-ini-tanggapan-kpk-5aXoDoWU85.jpg Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA ‎- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD yang memuat aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi anggota calon legislatif (caleg).

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku belum sepenuhnya membaca salinan lengkap putusan dari MA. Kata Febri, apapun keputusan MA, KPK akan tetap menghormatinya.

"Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tidak mau harus menghormati peradilan," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

‎Meskipun demikian, KPK cukup kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, sejak awal KPK berharap ada perbaikan dalam sistem demokrasi terutama ketika Pemilu dengan tidak menjadikan mantan narapidana korupsi sebagai caleg.

"Meskipun di awal KPK sangat berharap adanya perbaikan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," terangnya.

Pemilu. (Foto: Okezone)

Febri berharap semoga ada perbaikan setelah melihat putusan MA terhadap aturan KPU tersebut. KPK pun akan mengambil langkah setelah membaca salinan putusan dari MA.

(Baca Juga : MA Batalkan Peraturan KPU yang Larang Mantan Koruptor Nyaleg)

"Yang pasti KPK dengan kewenangannya akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta persidangan dan kewenangan KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan, sudah ada 220 anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Dari 220 anggota dewan tersebut, 145 diantaranya merupakan legislator dari 13 provinsi yang ada di Indonesia.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini