nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BKD DKI Pastikan 52 PNS Napi Korupsi Sudah Diberhentikan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 20:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 14 338 1950699 bkd-dki-pastikan-52-pns-napi-korupsi-sudah-diberhentikan-eQM2WZzTNA.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat hingga kini ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht masih bekerja di berbagai instansi pemerintah. Dari data itu terdapat 52 orang di antaranya berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kepala Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Wahyono memastikan telah mencopot status PNS kepada setiap pegawai yang telah terbukti melakukan korupsi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihaknya langsung memberhentikan secara tidak hormat.

"Pokoknya ketika orang kena tipikor, sudah inkracht, putusannya ada kita langsung eksekusi," kata dia Wahyono, saat dihubungi, Jumat (14/9/2018).

BKD DKI, lanjut dia, mempertanyakan data yang dimiliki oleh BKN. Sebab, pihaknya memiliki data PNS koruptor dan statusnya langsung dicopot ketika sudah keluar salinan putusan dari pengdilan.

Ia mengaku sudah melakukan klarifikasi ke BKN agar mengirimkan dokumen kepegawaian itu.

"Karena sepanjang data semua masuk ke BKD terkait pidana korupsi, pasti dan pasti kita proses diberhentikan," ujarnya.

 korupsi

Wahyono menyatakan, berani mengadu data yang dimiliki BKD DKI dengan BKN. Kata dia, pihanya telah menerapkan kebijakan seperti itu sejak lama, sehingga tak usah diragukan lagi komitmen Pemprov DKI dalam memberantas praktek rasuah di lingkungan PNS.

"Enggak akan ada ragu lagi kita DKI kan bukan hanya sekarang, sudah berpuluh-puluh tahun," tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya sama sekali tak mengetahui 52 orang itu siapa saja. Setelah pihaknya menerima data yang dikirim oleh BKN, maka akan langsung dicocokan untuk mengetahui letak kekeliruan data tersebut.

"Makanya nanti kita akan cocokan. Siapa tahu itu ketinggalan atau enggak yang pasti kalau datanya masuk kita enggak ada ragu pasti diberhentikan," tukasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

"Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang,” demikian seperti dikutip Okezone dari laman Setkab.go.id, hari ini.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini