Eks Napi Korupsi M Taufik Beryukur Atas Putusan MA

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 22:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 14 606 1950741 eks-napi-korupsi-m-taufik-beryukur-atas-putusan-ma-8hXvjSf7Be.jpg Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik. Foto: Okezone/Harits Tryan

JAKARTA – Mantan narapidana korupsi M Taufik bersyukur atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang di dalamnya memuat aturan larangan mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Alhamdulillah. Terima kasih MA," kata Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua DPD itu kepada Okezone, Jumat (14/9/2018).

Dihubungi terpisah, pengacara Taufik, Yupen Hadi mengatakan keputusan itu sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam konstitusi Indonesia memang diizinkan seseorang untuk menjadi caleg dalam sebuah pesta demokrasi.

"Putusan MA ini telah hadir memberikan kepastian hukum bagi demokrasi kita dan untuk itu saya pribadi mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam," ujarnya.

Foto/Okezone

Yupen melihat MA sangat peka ketika ada warga negara yang kehilangan hak politiknya hanya karena ada sebuah peraturan yang bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku.

"Patut pula diapresiasi kepekaan MA utk memutuskan sebelum DCT ditetapkan. Sehingga putusan tersebut berguna dan memiliki nilai manfaat," imbuh dia.

Beberapa waktu lalu Taufik dan kuasa hukumnya melaporkan KPU DKI ke DKPP dan Polda Metro Jaya, Yupen menyatakan, belum terpikirkan untuk mencabut laporan tersebut. Sebab, keluarnya putusan MA itu, tak langsung menghapus dosa KPU DKI.

"Saya kira putusan MA tidak menghapuskan kesalahan KPU yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Jadi kami belum berencana mencabut seluruh laporan kami," tukasnya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun materi PKPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

Dengan adanya putusan ini, maka mantan napi korupsi kembali diperbolehkan maju sebagai caleg, setelah sebelumnya dilarang KPU.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini