PKPU Harus Mengatur Larangan Mantan Terorisme Nyaleg

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 14 September 2018 22:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 14 606 1950750 pkpu-harus-mengatur-larangan-mantan-terorisme-nyaleg-8v5l78tt3y.jpg Ilustrasi Foto/Okezone

JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 memang seharusnya mengatur soal larangan mantan terpidana terorisme tidak boleh maju sebagai caleg.

"Tentu memang seharusnya dicantumkan karena terorisme itu kejahatan luar biasa, walaupun napi teroris ini memang sudah mendapatkan hukuman masyarakat," kata Ray dalam keterangan persnya, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, ia juga menyikapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD).

Menurut dia, putusan MK Nomor: 30/PPU-XVI/2018 Tertanggal 23 Juli 2018 ini telah membuat DPD merasa miris, seolah mempermasalahkan parpol.

"Anggota partai harus tetap boleh dicalonkan sebagai anggota DPD. Masalah utamanya ini tentu bukan di partai," terangnya.

Ia menambahkan, seharusnya DPD dan MK harus senantiasa menjadi pihak yang mengawal konstitusi di negeri ini guna terciptanya kepastian hukum dalam proses kontestasi di Pemilu 2019.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini