nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perludem Pertanyakan Dasar MA Cabut Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu 16 September 2018 16:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 16 337 1951216 perludem-pertanyakan-dasar-ma-cabut-larangan-eks-koruptor-nyaleg-5kmipWSy8Q.jpg Ilustrasi Mahkamah Agung (MA). (Foto: Okezone)

JAKARTA – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi ikut Pemilihan Legislatif 2019 perlu dikritisi secara akademik.

"Karena posisinya yang sudah jadi hukum itu juga, putusan ini terbuka untuk dikritisi secara akademik juga‎," kata Fadli kepada Okezone, Minggu (16/9/2018).

Menurut dia, hal yang perlu dikritisi secara akademik dari keputusan tersebut yakni MA harus menjelaskan sikapnya terkait Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 55 UU MK mengatur tentang pemilihan umum yang berbunyi pengujian pengaturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan‎ apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam pengujian MK sampai ada putusan dari MK sendiri.

Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Okezone)

Sehingga, MA perlu menjelaskan dasar memutus gugatan uji materi PKPU 20/2018 yang mengatur tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk ikut Pileg 2019. Padahal, sebelumnya MA sendiri telah menunda rapat untuk menyidangkan uji materi PKPU tersebut sampai ada keputusan uji materi tentang pemilu dari MK.

"MA mesti jelaskan bahwa bagaimana MA menyikapi adanya Pasal 55 UU MK yang mengatakan bahwa proses JR di MA harus dihentikan, jika ada UU yang dijadikan batu uji sedang di-JR juga ada di MK," terang Fadli.

Ia menambahkan, saat ini MK sendiri sedang memproses judicial review (JR) atau uji materi terkait UU Pemilu. Sehingga, ada kejanggalan MA mengeluarkan putusan berdasarkan Pasal 55 UU MK. "Posisinya sekarang UU Pemilu kan masih di-JR di MK," jelasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini