Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Pastikan Penetapan DCT Tidak Mundur

Badriyanto, Jurnalis · Selasa 18 September 2018 14:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 18 606 1952057 eks-koruptor-boleh-nyaleg-kpu-pastikan-penetapan-dct-tidak-mundur-9a1rr1IW9h.jpg Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memutuskan eks narapidana (napi) korupsi bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Meski masih salinan putusan MA tersebut, KPU memastikan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif tidak akan mundur, yakni pada 20 September 2018.

"Kemungkinannya tidak (mundur). Karena sekarang tanggal 18 September, masih ada 2 hari lagi," ungkap Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Menurut Hasyim, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan KPU untuk menindaklanjuti hasil putusan MA yang membatalkan larangan tentang narapidana kasus korupsi nyaleg. Pertama, langsung melaksanakan putusan MA tanpa harus melakukan revisi PKPU.

Ilustrasi

Kemungkinan yang kedua, akan merevisi PKPU khususnya pada poin larangan eks koruptor nyaleg. Pihak KPU masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai putusan MA tersebut.

"Kemungkinan yang paling bagus itu ya direvisi PKPU-nya, dan nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkumham untuk segera dalam hal untuk perubahan," imbuhnya.

Setelah berkoordinasi dengan Kemenkumham dan diputuskan melakukan revisi PKPU, tahap selanjutnya menyampaikan kepada DPR mengenai PKPU yang baru untuk dijadikan aturan tetap KPU bekerja.

(Baca Juga : KPU Segera Revisi Aturan Mantan Koruptor Tak Boleh Nyaleg)

"Jadi secara hukum aspek formil dari pembentukan peraturan perundangan-undangan juga terpenuhi, secara substansi juga terpenuhi," pungkasnya.

‎Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD yang memuat aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi anggota calon anggota legislatif (caleg).

(Baca Juga : Bawaslu Usul Caleg Eks Napi Korupsi Ditandai di Surat Suara)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini