nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Pesantren Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2018

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 19 September 2018 23:32 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 09 19 337 1952922 ruu-pesantren-ditargetkan-selesai-akhir-tahun-2018-5n4eZHYcNb.jpg ilustrasi

JAKARTA - Kalangan DPR berupaya agar dunia pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.

"Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk Kamis 20 September 2018," ujar Ketua Fraksi PKB H Cucun Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Cucun mengatakan, selama ini kondisi pesantren masih termanijalkan dari dunia pendidikan. Karena ternyata pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi. Politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

“Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa," tegasnya.

Adapun, lanjut Cucun, secara spesifik jati diri Pesantren selama ini, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

"Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma'had maupun secara ruuhul ma'had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren," tutur dia.

Ilustrasi (Foto: Getty Images)

Cucun pun mengakui, bilamana saat ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Karena itu membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

“Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global," terangnya lagi.

Adapun, hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempumakan dalam RUU PPK secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesamren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesamren dan Pendidikan Keagamaan.

Dengan senantiasa mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut mampu menjalankan akuntabilitas sehingga terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi sekalipun.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini