nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPU Tak Bisa Tandai Caleg Eks Koruptor di Surat Suara Pemilu 2019

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 20 September 2018 16:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 20 337 1953243 kpu-tak-bisa-tandai-caleg-eks-koruptor-di-surat-suara-pemilu-2019-AwTUrKy0mN.jpeg Komisioner KPU Ilham Saputra (Achmad/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak bisa memberikan tanda khusus bagi calon legislatif bekas narapidana korupsi di surat suara, seperti diusulkan Bawaslu. Pasalnya, desain surat suara Pemilu 2019 sudah selesai ditetapkan.

"Kalau di surat suara tidak mungkin, sebab surat suara kan sudah kita launching, umumkan. Kami sudah tetapkan seperti itu," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Ilham berujar, desain surat suara Pemilu 2019 tidak mencantumkan foto caleg. Karenanya opsi penandaan bagi caleg eks koruptor tidak dapat dimungkinkan.

"Tapi kalau di surat suara itu sudah tidak bisa ditandai. Sebab surat suara tak ada fotonya. Kecuali yang capres. Kalau caleg-caleg nggak ada foto," terangnya.

Kendati demikian, opsi penandaan bagi caleg eks napi korupsi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih bisa dipertimbangkan. Sebab, di TPS itu ada daftar calon tetap (DCT) caleg yang disertai foto dan asal partai politik yang bersangkutan.

 

"Bisa kita sampaikan. Sebab nanti pengalaman kita di TPS itu kan ada daftar calon. Ada DCT yang kita umumkan dengan nama dan gambar dan asal parpol. Nah apakah nanti kami bisa beri tanda, mana caleg koruptor, itu akan kami bicarakan lebih lanjut," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis 13 September 2018, MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan demikian, eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Bawaslu yang sejak dulu menolak PKPU larangan caleg koruptor mengusulkan agar caleg koruptor ditandai di surat suara.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini