Tahapan Pilpres Sudah Berjalan, Bagaimana Nasib Gugatan Presidential Threshold?

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Sabtu 29 September 2018 20:40 WIB
https: img.okezone.com content 2018 09 29 605 1957475 tahapan-pilpres-sudah-berjalan-bagaimana-nasib-gugatan-presidential-threshold-dinW1aHA3e.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai dengan diumumkannya calon yang berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kontestasi Pilpres 2019 pun sudah berlanjut ke pengundian nomor urut.

Petahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01 dan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mendapatkan nomor urut 02. Kini, kedua pasangan calon tengah melakukan sederet kampanye yang dimulai sejak 23 September 2018 lalu.

Namun, penetapan pasangan pada Pilpres kali ini masuk menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang masih digugat, diantaranya tentang Pasal 222 soal ambang batas pencalonan atau presidential threshold 20 persen.

Uji materi soal presidential threshold memang sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pada Kamis 16 Juni 2018, 12 pakar dari berbagai bidang kembali mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut.

Para pemohon itu, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Akademisi Faisal Basri, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay.

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Akademisi Rocky Gerung, Akademisi Robertus Robet, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.

Selain itu, ada pula Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Profesional Hasan Yahya.

Ahli yang mendukung permohonan tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Terkait hal itu, Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim (Masika-ICMI) menyatakan bahwa tidak ada alasan MK untuk menolak atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang sedang berkembang baik di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Masika-ICMI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ada tiga nilai dasar demokrasi yang akan terciderai jika PT 20 persen tersebut tetap berlaku dalam demokrasi Indonesia.

“Pertama adalah hak politik, kita semua punya hak yang sama dalam proses demokrasi. Kemudian partisipasi publik, betul bahwa ketika kita berkhidmat pada demokrasi jadi harus berpartisipasi. Dan yang terakhir kompetisi, jadi memang harus ada kompetisi, tidak ada demokrasi tanpa kompetisi,” kata Ferry dalam Seminar Terbatas Mengawal Pemilu yang Konstitusional dan Bebas Korupsi “Menggugat Ketentuan Pretidential Threshold yang digelar di di Menara Kembar Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Jumat (28/09/2018).

Ferry juga menjelaskan, PT berpeluang besar untuk melahirkan calon tunggal dalam pemilu. Sementara menurut dia, tidak ada istilahnya dalam konteks demokrasi hanya ada satu calon presiden atau calon tunggal dalam pemilu. “Jadi harus ada kompetisi,” tegas dia.

Senada dengan itu, Direktur Pascasarjana UNAS, Maswadi Rauf mengungkapkan bahwa PT 20 merupakan upaya untuk mencegah banyaknya jumlah Capres-Cawapres di Pilpres 2019.

"Ini menyebabkan Pilpres satu putaran dan muncul calon-calon yang tidak layak," ungkapnya di tempat yang sama.

Dia mengatakan, perdebatan tentang PT 20 persen beberapa tahun lalu adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya Pilpres dua putaran. Sebab, jika pilpres dilakukan dua kali putaran maka akan terjadi pemborosan pembiayaan.

Untuk itu, Rauf menjelaskan, semakin tinggi presentasi PT, maka pilpres akan semakin bagus karena biayanya berkurang. Namun, dengan perkembangan perubahan zaman, menurut Rauf, ternyata anggapan tersebut tidak bagus bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Peluang Menang Gugatan PT di MK

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, peluang diterimanya permohonan gugatan PT yang sedang disidangkan di MK cukup besar. Sebab, tidak ada alasan yang cukup dari segi konstitusi maupun teks untuk menolak gugatan dan permohonan ini. Meskipun digugat kembali untuk kedua kalinya, hal itu tidak menjadi masalah dan tidak bisa dijadikan alasan MK untuk menolaknya lagi.

“Bisa saja, bila argumen gugatan digeser sedikit saja bisa jadi sah dan diterima oleh MK. Menurut saya, peluang gugatan PT sejauh ini cukup besar dikabulkan, hanya apakah mereka akan melakukan sekarang atau pada pemilu 2024 yang akan datang, itu tak menjadi soal,” kata Margarito saat dikonfirmasi usai acara.

Margarito menuturkan, penerapan PT akan bertentangan dengan putusan MK yang memutuskan pemilu 2019 dilakukan secara serentak. Bahkan menurut dia, penerapan Presidential threshold tak ada hubungannya sama sekali dengan konsolidasi demokrasi dan pematangan pemilu.

Selain itu, dalam teks dan perdebatan tentang PT tidak ditemukan ada penyebutan angka, Justru kalau berbicara mengenai original content atau intent of constitution drafted-nya itu, semua menghendaki bahwa semua partai bisa mencalonkan presiden.

“Bukan pakai angka sama sekali tidak ada angka. Angka kan Cuma akal-akalan doang. Karena itu menurut saya, MK harus berani mengambil keputusan dengan membatalkan angka itu,” tegas Margarito.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini