nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ratusan Warga Terdampak Proyek Kereta Cepat di Bekasi Demo Ganti Rugi

Wijayakusuma, Jurnalis · Kamis 04 Oktober 2018 17:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 04 338 1959746 ratusan-warga-terdampak-proyek-kereta-cepat-di-bekasi-demo-ganti-rugi-Hr57mWKBA2.jpg warga demo menolak nilai ganti rugi proyek kereta cepat di Bekasi (Foto: Wijayakusuma)

BEKASI - Aksi unjuk rasa ratusan warga terdampak proyek Double-Double Track kereta cepat Manggarai-Cikarang Bekasi, berlangsung di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Unjuk rasa warga Kampung Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi itu, merupakan imbas dari penolakan terhadap nilai ganti rugi tanah dan bangunan mereka yang terkena dampak langsung proyek.

Koordinator aksi, Tomus Pardede menilai, permohonan penawaran pembayaran oleh Kepala Balai Perkeretaapian wilayah Jakarta dan Banten, tidak sesuai dan jauh dari harga standar. Pasalnya, dasar penetapan ganti rugi didasari pada penilaian Appraisal tahun 2015.

"Jelas kami lakukan penolakan. Karena harga pasaran tanah di kampung kita kan berkisar Rp6-8 juta, tapi mereka hanya bayar Rp2,5 juta itu tidak sesuai maka kita lakukan penolakan," katanya di lokasi, Kamis (4/10/2018).

Warga demo tolak nilai ganti rugi proyek kereta cepat di Bekasi 

Menurutnya, nilai jual objek pajak atau NJOP tahun 2015, tak sebanding dengan NJOP tahun 2018. Perbedaan yang jauh dianggap merugikan warga.

"NJOP tahun 2015 sebesar Rp330 ribu, sedangkan NJOP 2018 sebesar Rp614 ribu per meter. Ganti rugi itu belum dapat menggantikan tanah dan bangunan warga di Kota Bekasi," ujarnya.

Tak hanya itu, warga juga mengaku sempat mendapat intimidasi dari oknum pejabat setempat dan pihak Perkeretaapian. "Ada intimidasi yang didapat warga dari oknum-oknum pihak terkait disini," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Tema Mahrus Ali mengatakan, warga terdampak harus mendapat nilai ganti rugi yang sesuai. Pasalnya, tanah warga terdampak yang terletak di dekat pusat Kota Bekasi, dianggap strategis untuk mencari penghasilan.

"Lokasi yang ditempati sekitar 20 KK (kepala keluarga) ini banyak digunakan sebagai tempat usaha, misalnya penitipan sepeda motor, warung dan usaha lainnya," katanya.

Meski demikian, ia mengaku warga terdampak tetap mendukung setiap program yang digaungkan pemerintah pusat. "Warga disini hanya menuntut ganti rugi yang sesuai harga tanah. Meski ada penolakan, warga pun selalu mendukung program yang diadakan pemerintah," paparnya.

Warga berharap melalui unjuk rasa yang digelar dapat mencabut konsinyasi atas perkara nomor tiga. Pdt. P.cons/2018/Pengadilan Negeri Bekasi agar diappresial ulang sesuai dengan harga tahun 2018.

Dari pantauan Okezone di lokasi, puluhan petugas kepolisian mengawal ketat para demonstran yang membawa spanduk serta poster penolakan.

(Ari)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini