nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akhir Tahun, Pemilihan Dewan Kota Jakarta Periode 2018-2023 Digelar

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 09 Oktober 2018 21:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 09 338 1961774 akhir-tahun-pemilihan-dewan-kota-jakarta-periode-2018-2023-digelar-xWAQm9ywzX.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Memasuki akhir 2018, sejumlah wilayah di DKI Jakarta melangsungkan pemilihan dewan kota periode 2018-2023. Dewan Kota sendiri merupakan "pengganti" dewan tingkat kota/kabupaten dan hanya ada di DKI Jakarta.

DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi.

Untuk mengisi tidak adanya DPRD di tingkat Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2011, dibentuk lembaga musyawaratan pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan penigkatan pelayanan masyarakat, yang disebut Dewan Kota.

(Baca Juga: Pemprov DKI Bakal Hapus Tunggakan Pembayaran Air, Listrik dan Denda Sewa Rusun)

Calon-calon dewan kota sendiri merupakan perwakilan dari tiap kelurahan yang dipilih oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan suatu rangkaian yang diatur dalam undang-undang. Nantinya, tiap perwakilan kelurahan itu akan diuji dan dipilih oleh Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK).

Namun, pemilihan yang dilakukan oleh PPDK disebut tak melulu menjadi acuan dalam pemilihan tersebut. Nantinya, pemilihan yang dilakukan oleh PPDK akan menjadi rekomendasi Wali Kota untuk memilih dewan kota. Nantinya Dewan Kota tersebut akan membantu menjalankan roda pemerintahan bersama tingkat eksekutif di tingkat kota di Jakarta.

Tak mutlaknya proses pemilihan oleh PPDK itu menimbulkan kritik tersendiri bagi calon yang mendaftar. Proses dan rekomendasi pemilihan yang dilakukan oleh PPDK seringkali diabaikan oleh wali kota setempat. Dan lebih mengedepankan unsur 'like and dislike' dari pemangku kepentingan. Hal tersebut diutarakan Anggota DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Timur, H Misan Samsuri (HMS).

"Saya mendapatkan laporan dari beberapa calon Dewan Kota di Jakarta Timur yang telah mengikuti seleksi bahwa telah terjadi proses yang tidak adil dan tidak sesuai dengan mekanisme dalam penentuan Dewan Kota Jakarta Timur," Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu, Selasa (9/10/2018).

"Menurut mereka tahapan awal sudah berjalan dengan sangat baik, rekomendasi dari kelurahan, scoring makalah dan persentasi yang mereka yakini berlangsung secara objektif. Tapi, permasalahan kemudian ada pada hulu proses yaitu penetapan para dewan kota. Menurut mereka keputusan ini dilandasi oleh like or dislike dan syarat dengan kepentingan politik penguasa, dalam hal ini wali kota," lanjut Misan.

Lebih lanjut HMS menuturkan, indikasi adanya intervensi dari wali kota Jaktim, dintaranya diulur-ulurnya pleno penetapan dewan kota terpilih. Selain itu, begitu mudahnya calon-calon yang sudah meraih scoring tertinggi digugurkan dengan alasan pengaduan masyarakat yang menyatakan calon bermasalah tanpa proses pembuktian dan tidak digunakannya scoring makalah, persentasi dan tanya jawab sebagai acuan dalam penetapan dewan kota.

(Baca Juga: Pemprov DKI: Ratna Sarumpaet hanya Bisa Kembalikan Uang Rp10 Juta)

"Sebagai anggota dewan tentunya saya menerima dan akan menindaklanjuti laporan ini, karena akan menjadi presenden yang buruk dalam proses penetapan dewan kota ke depannya," jelasnya.

Seperti diketahui, kegiatan pemilihan calon Dewan Kota di Jakarta Timur diikuti sebanyak 65 orang, yang diuji langsung oleh tim penilai, terdiri dari akademisi, praktisi dan LSM.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini