Pesan KPK untuk Calon Anggota DPRD: Tidak Bisa Dilantik jika Tak Isi LHKPN

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 11 Oktober 2018 20:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 11 606 1962839 pesan-kpk-untuk-calon-anggota-dprd-tidak-bisa-dilantik-jika-tak-isi-lhkpn-ogeQFxqWPc.jpg ilustrasi (ist)

JAKARTA – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyambangi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (11/10/2018). Lembaga antirasuah itu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP tentang tata cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Anggota tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Rika Krisdianawati mengatakan, berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LHKPN merupakan persyaratan wajib bagi anggota dewan terpilih.

"Saat ini bapak dan ibu kan sedang dalam masa kampanye ya. Bagi Bapak Ibu yang terpilih (dalam Pileg 2019) nanti, ada tenggat waktu 7 hari (untuk isi LHKPN-red) sejak ditetapkan (sebagai anggota DPRD terpilih)," kata Rika di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Tak hanya itu, lanjut Rika, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) baru bisa dilantik setelah mengisi LHKPN. Batas waktu pengisian LHKPN itu hanya 7 hari sejak waktu penetapan.

Gedung KPK (Dok Okezone)

"Kita beririsan dengan PKPU No 20 tahun 2018. salah satu syarat untuk melantik adalah lapor harta kekayaan. Bagi bapak dan ibu yang terpilih ya. Itu tenggatnya hanya 7 hari sejak ditetapkan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan setiap pejabat negara harus melaporkan LKHPN. Bila tidak melaporkan LHKPN, kata Edi, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi administratif.

(Baca Juga : Perindo Mimika Adakan Bimtek dan Pembekalan untuk Caleg Pemilu 2019)

"Di UU No 20 Tahun 2009 sanksi yang tidak mematuhi kewajiban aadalh administratif. Sampai saat ini sanksinya administratif. Tentu kita kembalikan lagi ke instansi masing-masing. Contoh di Jawa Tengah dikaitkan dengan tunjangan. Kalau enggak bikin (LHKPN-red), tunjangan enggak dibayar," kata Prasetio.

Politikus PDI-P itu juga menyebut tak hanya bagi pejabat yang akan menduduki suatu jabatan, tetapi laporan LHKPN juga berlaku bagi pejabat yang mengakhiri masa kerjanya.

(Baca Juga : Pengawasan Kampanye di Sulteng Pasca-Gempa, Antara Tugas dan Kemanusiaan)

"Yang mengakhiri jabatan juga harus lapor. Seharusnya itu jadi syarat untuk mengakhiri jabatan," tukasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini