nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polri Diminta Siapkan Langkah Hukum Lanjutan Terhadap Bos Gula

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 14 Oktober 2018 07:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 10 14 337 1963773 polri-diminta-siapkan-langkah-hukum-lanjutan-terhadap-bos-gula-P5STtkmwG3.jpg ilustrasi

JAKARTA - Polri diminta segera siapkan langkah hukum lanjutan terhadap salah satu bos perusahaan gula, GJ, terkait dengan dugaan kasus penggelapan dan pencucian uang. Apalagi, disisi lain, GJ sudah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyatakan jika menemukan indikasi kuat terjadi tindak pidana atau dua alat bukti, penyidik tidak perlu ragu mengambil langkah hukum selanjutnya.

"Itu juga harus cukup bukti untuk melakukan (penetapa tersangka) kalau tidak cukup bukti jangan coba-coba karena akan mendapatkan perlawanan hukum," tutur Edi saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

(Baca Juga: Kasus TPPU, Bos Gula Kembali Gugat Bareskrim Lewat Praperadilan)

Terkait tiga kali permohonan praperadilan yang diajukan Gunawan, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menyebutkan langkah hukum preperadilan harus dibatasi untuk mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

"Ada aturan perlu dipikirkan ada batasan mengajukan praperadilan berapa kali seperti Antasari (mantan Ketua KPK) mengajukan PK harus ada aturan praperadilan batasannya," kata Edi.

Menurut Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih berpendapat, Polri dapat segera menetukan langkah hukum selanjutnya terhadap GJ. Pasalnya, kata dia, hal itu untuk menghindari adanya upaya penghambatan proses penyidikan.

"Karena ini kasus pencucian uang, khawatirnya jejak bisa hilang apalagi ini kejadiannya sudah lama," kata Yenti terpisah.

Berdasarkan Pasal 71 UU TPPU, menurut Yenti, Polri juga bisa segera membekukan aset GJ. Meski masih menjadi saksi, Yenti menyebut hal bisa saja dilakukan untuk keperluan penyidikan.

Bagi Yenti, gugatan praperadilan tidaklah menghalangi penyidikan Polri. Praperadilan disebutnya harus jadi pemicu untuk segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Sementara itu, Gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan sebanyak tiga kali itu menurut Edi akan menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan yang ditangani Polri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak berjalan semestinya.

Sementara itu, pengacara pelapor TKS, Denny Kailimang yang melaporkan Gunawan Jusuf terkait dugaan TPPU, meminta permohonan keadilan dan kebenaran hukum kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Denny meminta perlindungan hukum kepada Kapolri agar laporan kliennya terhadap Gunawan Jusuf tidak dihentikan dan diproses lebih lanjut hingga tuntas.

Denny mengungkapkan kliennya melaporkan Gunawan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/853/VIII/2016/Bareskrim tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditangani Sub Direktorat IV Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri.

Denny menyebutkan TKS telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor. Polisi juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pada proses penyidikan itu, polisi telah memanggil tiga kali GJ untuk diminta keterangan sebagai saksi terlapor namun pengusaha gula itu tidak memenuhi panggilan.

Namun Denny mempertanyakan pihak GJ yang tidak memenuhi panggilan penyidik namun tiga kali mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini