nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendikbud Godok BOS di Kawasan 3T dan Kinerja

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 15 Oktober 2018 13:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 15 65 1964188 kemendikbud-godok-bos-di-kawasan-3t-dan-kinerja-za9gBaeF8A.jpeg Uang Rupiah (Foto: Kurniasih/Okezone)

BOGOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menggodok dua jenis bantuan operasional sekolah (BOS) baru. Pertama BOS untuk kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta BOS kinerja.

Sekeratis Jendral Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, BOS pertama adalah BOS untuk kawasan 3T. Sekolah mana yang termasuk dalam kategori terluar, terdepan, dan tertinggal serta daerah yang baru berdiri, menurut dia, sedang diidentifikasi Kemendikbud.

“Ini (3T) butuh perhatian khusus karena secara riil tingkat kemahalannya lebih tinggi daripada daerah lain,” katanya pada acara Kerja Cerdas Mencerdaskan Bangsa di Bogor.

Baca Juga: Bertemu Mendikbud, Joni si Pahlawan Tiang Bendera Dapat Beasiswa hingga SMA

Didik menjelaskan, nanti daerah afirmasi yang sudah ditentukan sebagai penerima bantuan akan menerima anggaran tambahan dari BOS reguler yang rutin diberikan tiap tahun.

Menurut dia, saat ini Kemendikbud mengusulkan BOS untuk 3T jenjang SD Rp30 juta, SMP sekitar Rp45 juta, dan SMA juga akan mendapatkan dana yang masih ditentukan besarannya.

Diketahui, BOS adalah bantuan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah sebagai dasar pelaksanaan Wajib Belajar. Komponen pembiayaan BOS salah satunya adalah penerimaan siswa baru, pembiayaan pengelolaan sekolah, pembelian alat multimedia serta gaji honorarium bulanan.

2.000 Mahasiswa UPGRIS Catat Rekor Bikin dan Mainkan Dakon dari Barang Bekas 

Unit cost BOS reguler per siswa per tahunnya ialah untuk jenjang SD Rp800.000, jenjang SMP Rp1 juta, SMA Rp1,4 juta, dan jenjang SMK juga Rp1,4 juta. Didik melanjutkan, BOS kedua adalah BOS kinerja.

Dia mengatakan, ukuran pemberian BOS kinerja ini bisa disesuaikan dengan indikator sebagai mana kinerja sekolah terhadap ujian nasional, uji kompetensi guru dan peta mutunya.

“Terakhir kemarin untuk (BOS) kinerja akan kita gunakan kebijakan zonasi. Namun kami terus mendefinisikan kinerja itu apa,” ungkapnya.

Baca Juga: Sederet Tantangan Guru Orbitkan Murid Terbaik

Didik menerangkan, BOS kinerja nanti akan melihat sekolah mana yang bisa ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan kebijakan zonasi.

Pada intinya adalah Kemendikbud akan memberikan insentif agar sekolah yang masuk di satu zona tersebut dari yang belum berkualitas menjadi naik level standar pelayanannya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung adanya usulan dua jenis BOS baru tersebut. Namun dia meminta Kemendikbud menyiapkan formula dan petunjuk teknis agar BOS memang bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satu sekolah.

2.000 Mahasiswa UPGRIS Catat Rekor Bikin dan Mainkan Dakon dari Barang Bekas 

Dia menjelaskan, kebutuhan standar siswa di seluruh daerah memang tidak sama dan pada praktiknya penentuan satuan biaya BOS yang seragam itu juga tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang tidak hanya banyak daerah terpencil, terluar, tetapi juga terpisah antar kepulauan.

Kegiatan kesiswaan misalnya saja untuk sekolah di pedalaman dengan jumlah murid mereka yang sedikit, dana BOS yang diterima sekolah pun sedikit. Dana BOS yang diterima juga akan semakin sedikit karena sekolah membutuhkan biaya transportasi yang digunakan untuk mengambil dana BOS itu ke bank yang berada di kota.

(Neneng Zubaidah)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini