Berita Hoaks Ancam Stabilitas Nasional

Bayu Septianto, Jurnalis · Selasa 16 Oktober 2018 00:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 10 16 266 1964471 berita-hoaks-ancam-stabilitas-nasional-EKn5A8ZcA9.jpg Diskusi hoaks saat masa Pilpres 2019. Foto: Okezone/Bayu Septianto

JAKARTA - Berita bohong atau hoaks kembali marak, apalagi saat ini sudah memasuki tahap kampanye Pemilihan Umum (Pemilu 2019) yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang.

Maraknya berita bohong atau hoaks dalam konteks politik dapat mengganggu stabilitas nasional. Kasus yang baru saja terjadi yakni berita bohong yang dibuat oleh aktivis Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu. Kepada setiap orang yang mendatanginya, Ratna mengatakan dirinya mendapatkan penganiayaan padahal bengkak di wajahnya akibat operasi plastik yang ia jalani.

Baca: Soal Kampanye Negatif, Hasto: Dalam Cerita Wayang, yang Terus-terusan Diserang Jadi Sakti

"Kasus hoaks ini dalam konteks politik bisa menggangu stabilitas nasional dan bisa menganggu ketertiban membuat situasi yang krusial seperti kasusnya Ratna Sarumpaet," kata Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi dalam diskusi bertajuk "Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019" di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Foto/Okezone

Bursah mengatakan berita hoaks bisa membuat orang saling curiga, saling hasut dan saling menjatuhkan sehingga sesama anak bangsa tidak saling percaya.

Pilpres 2019, lanjut Bursah adalah pertarungan yang akan sarat permainan-permainan politik sehingga seharusnya pesta demokrasi ini disambut dengan gembira oleh orang-orang.

Baca: Dikabarkan Sakit dan Beredar Foto Dirawat di RS, Ma'ruf Amin: Itu Ngaco

"Pilpres ini harus berjalan mulus agar adanya siapapun presiden yang dipilih berdasarkan pilihan rakyat," tutur Bursah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengaku sedih saat mendengar seorang pimpinan partai politik yang mempersilahkan kadernya kampanye negatif meski hanya 20 persen saja. Menurut Setyo, hal tersebut jelas-jelas tidak mendidik masyarakat.

"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," ucap Setyo.

Setyo mengakui bahwa kampanye negatif memang tidak dilarang namun harus dilengkapi dengan data dan fakta yang valid. Apabila tidak dilengkapi dengan data yang cukup, kampanye negatif itu sama saja seperti hoaks

"Apabila itu terjadi, orang yang menyebarluaskannya bisa dijerat hukum," pungkas Setyo.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini