nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bangladesh Susun RUU untuk Hukum Media yang "Rugikan Kepentingan Umum"

Agregasi VOA, · Rabu 17 Oktober 2018 07:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 17 18 1965024 bangladesh-susun-ruu-untuk-hukum-media-yang-rugikan-kepentingan-umum-6Vhk59E3Yx.jpg Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. (Foto: VOA)

BANGLADESH telah menyusun sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang akan menghukum media di negara itu kalau mereka menerbitkan atau menyiarkan laporan yang dianggap "merugikan kepentingan umum". Para wartawan khawatir peraturan baru itu akan lebih menekan kebebasan pers di Bangladesh.

Rancangan UU yang disebut "Undang-Undang Penyiaran Tahun 2018" diumumkan hanya beberapa hari setelah media Bangladesh menyerukan diadakannya revisi dalam UU Keamanan Digital yang baru, yang memungkinkan wartawan ditangkap tanpa surat perintah pengadilan.

Tapi dalam RUU baru yang disetujui kabinet pada Senin 15 Oktober 2018, media bisa didenda, dicabut izinnya, dan para pekerjanya dipenjara kalau menyiarkan atau menerbitkan laporan apa pun yang dianggap "palsu" atau bertentangan dengan kepentingan nasional.

(Baca juga: Setelah 230 Tahun, Tahanan di Bangladesh Akhirnya Akan Mendapatkan Bantal)

Sejumlah wartawan yang dihubungi kantor berita Reuters pada Selasa 16 Oktober mengecam RUU itu. Sebagian mengatakan tujuannya untuk melindungi para pejabat yang korup.

"Pemerintah terus menerbitkan peraturan demi peraturan untuk mengontrol media," kata seorang wartawan senior sebuah stasiun televisi berita.

Para wartawan yang sebelum ini mengecam pemerintah karena tidak jadi merombak UU Keamanan Digital juga mempertanyakan mengapa kedua peraturan tersebut dikeluarkan sangat berdekatan waktunya.

"Dalam waktu singkat, kedua peraturan itu disusun, dan satunya telah dijalankan," kata seorang wartawan senior. Ia menuturkan, pemerintah agaknya berusaha mengintimidasi media menjelang pemilihan umum karena takut akan munculnya laporan yang dianggap negatif.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina akan berusaha mendapatkan masa jabatan ketiga berturut-turut dalam pemilu pada Desember, tapi pihak oposisi mungkin tidak akan ikut, karena banyak pemimpin mereka telah dipenjara di bawah pemerintahan Hasina.

Para pengecam mengatakan Sheikh Hasina semakin otoriter, tapi tuduhan ini dibantah oleh pemerintah. Sekretaris Kabinet Shaiful Alam pada Senin lalu mengatakan RUU yang baru itu akan membuat media siaran dan media daring "lebih kuat dan dinamis".

(Baca juga: Pria Bangladesh Ditangkap Usai Palsukan Kematian Akibat Kalah Taruhan)

Ia menerangkan, RUU itu masih harus disetujui oleh beberapa kementerian dan DPR sebelum disahkan. Dia menambahkan, Komisi Penyiaran bisa bertindak apabila ada iklan, laporan, lagu, atau konten apa pun yang dianggap merugikan kedaulatan Pemerintah Bangladesh, atau memicu militansi, kekerasan, dan kegiatan destruktif lainnya.

Seluruhnya ada daftar 24 "kejahatan" yang bisa dikenai hukuman penjara sampai tujuh tahun dan denda sampai lebih dari 590 ribu dolar Amerika Serikat.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini