nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ribuan Guru Honorer Mogok Kerja, Ini Tuntutannya

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 17 Oktober 2018 14:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 17 65 1965217 ribuan-guru-honorer-mogok-kerja-ini-tuntutannya-2NtNf9BG1b.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

DEPOK - Ribuan guru honorer di Kota Depok melakukan aksi mogok mengajar hingga 31 Desember mendatang. Mereka menuntut pemerintah memberikan kejelasan mengenai statusnya. Sebelum menggelar aksi tersebut, mereka sempat mendatangi DPRD Depok pada Senin (15/10) untuk mengadukan nasibnya.

Baca Juga: Mendikbud: Pengadaan Guru Honorer Dilarang

“Ini launching, artinya mulai hari ini hingga 31 Oktober, kita akan mogok massal di seluruh sekolah,” kata Sekretaris Front Pembela Honorer (FPHI) Kota Depok M. Nur Rambe, kemarin. Sebagai pengumuman, maka pihaknya akan memasang spanduk di sekolah-sekolah tempat para guru honorer mengajar sekaligus bentuk permintaan maaf bagi masyarakat karena aksi mogok massal guru honorer.

“Secara umum ada 3.200 guru se-Indonesia yang akan melancarkan aksi demo,” ujarnya. Dia menyebutkan, jumlah guru honorer di Depok mencapai 1.935 orang. Rinciannya 1.684 guru honorer yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan 251 guru di SMP. Mereka menuntut pembatalan rekrutmen CPNS 2018 dan Permenpan-RB Nomor 36/2018 yang dinilai cacat hukum.

Guru Honorer Bersatu Desak Diangkat Jadi PNS “Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2012 itu berakhir 2014 lalu. Tidak diatur lagi honorer ini mau di kemanakan,” ungkapnya.

Kepala SDN Depok Jaya 1 Suhyana menuturkan, hingga saat ini dirinya belum mendengar adanya guru honorer di Depok yang mogok mengajar. Namun, diakuinya ajakan untuk aksi tersebut memang ada.

Baca Juga: Kesejahteraan Rendah, Mendikbud Minta Guru Honorer di Gaji Sesuai UMR

Dia menilai, selama ini Pemerintah Kota Depok telah peduli dengan guru honorer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya peraturan wali kota terkait pembayaran gaji guru honorer. Mereka yang memiliki masa kerja 0-4 tahun dengan ijazah linier mendapat honor senilai Rp1.250.000. Artinya, mereka sudah diakui Pemerintah Kota Depok. “Bayarannya pun dari APBD Kota Depok. Nah, sekarang kalau masih kecil (gajinya), ya segitu kemampuannya,” ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Depok Pradana Mulyonanda mengatakan, pihaknya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Hanya saja, memang ada aturan baku yang di tetapkan dari pemerintah pusat.

 

(R Ratna Purnama)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini