Wapres JK Pastikan Tak Ada Dana Saksi untuk Partai Politik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 23 Oktober 2018 16:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 10 23 605 1967903 wapres-jk-pastikan-tak-ada-dana-saksi-untuk-partai-politik-yayQ62Pxh5.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Fahreza)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, pemerintah tidak akan memberikan anggaran untuk dana saksi yang akan diberikan kepada partai politik di Pemilu 2019. Pemberian dana saksi justru akan melanggar hukum karena tak ada payung hukum untuk mengalokasikan anggarannya melalui APBN.

"Kalau itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya melanggar hukum semua," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

JK menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memberikan anggaran tersebut melalui APBN meskipun telah diusulkan oleh DPR.

"Walaupun teman-teman DPR mengusulkan termasuk APBN dan masuk undang-undang juga. Ya untuk sekarang ini tidak dulu," tandasnya.

(Baca Juga: Dana Saksi Parpol Disiapkan Bawaslu, Golkar Sebut Demi Pemilu yang Sehat)

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo juga telah memastikan tidak ada anggaran untuk para saksi partai politik untuk Pemilu 2019. Menurut dia, anggaran untuk para saksi tersebut telah disiapkan Bawaslu.

"Kan ada dana saksi di UU Pemilu, disiapkan oleh Bawaslu. Ya itu dari situ, dari anggaran yang ada. Bukan sendiri, ini kan saksi Bawaslu bukan parpol," kata Mardiasmo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

 Ilustrasi

Mardiasmo memaparkan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur anggaran dana saksi tersebut. Sehingga, Kemenkeu tidak perlu lagi memberikan anggaran kepada partai politik.

"UU Pemilu katakan begitu. Ini adalah anggaran yang disediakan Bawaslu," jelasnya.

(Baca Juga: Dana Saksi Parpol Disediakan Bawaslu dari APBN)

Ia menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan yang ada di UU Pemilu tersebut. "Kita ikuti UU Pemilu, seperti apa, kita bahas. Di dalam UU Pemilu sudah ada APBN, kalau nambah sendiri kan nanti pembahasan lagi," tandasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini