MK Kabulkan Perindo Cabut Gugatan Masa Jabatan Wapres

Antara, Jurnalis · Jum'at 26 Oktober 2018 08:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 26 605 1969171 mk-kabulkan-perindo-cabut-gugatan-masa-jabatan-wapres-WrP6QpScCs.JPG Mahkamah Konstitusi (Foto: Ist)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo, atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

"Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan ketetapan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Jumat 26 Oktober 2018.

Mahkamah pada 16 Agustus 2018 telah menerima surat permohonan untuk penarikan kembali perkara a quo.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU MK, penarikan kembali permohonan uji materi dapat dilakukan oleh pemohon sebelum atau selama pemeriksaan di MK dilakukan.

 Jusuf Kalla

Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK pada 26 September 2018 kemudian menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan a quo.

(Baca Juga: MK Gelar Sidang Uji Materi Syarat Cawapres yang Diajukan Perindo)

Sebelumnya Perindo mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf n UU Pemilu ke MK, terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa "tidak berturut-turut" penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009.

Pemohon mendalilkan, rumusan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya selama belum dan atau tidak dua kali berturut-turut pada jabatan yang sama.

(Baca Juga: JK Jadi Pihak Terkait Gugatan Syarat Cawapres agar MK Segera Ambil Keputusan)

Frasa "tidak berturut-turut" dalam rumusan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu kemudian dipertanyakan oleh pemohon karena dinilai mengandung tafsiran yang tidak sejalan dengan Pasal 7 UUD 1945.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini