nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sebaiknya Tidak Ada Poin Sekolah Minggu di RUU Pesantren

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 31 Oktober 2018 13:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 31 337 1971417 sebaiknya-tidak-ada-poin-sekolah-minggu-di-ruu-pesantren-ZRXM7O6gTy.jpg ilustrasi (Foto: Getty Images)

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mendukung hadirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut. Namun, sebaikya beberapa catatan yang semestinya ditiadakan.

“Semangatnya bagus, bermula dari keinginan memberikan political recogniction kepada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren,” kata juru bicara PSI, Dara A Kesuma Nasution, dalam diskusi “Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di DPP PSI.

PSI juga menyadari bahwa keberatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sangat bisa dipahami. Misalnya, terkait Pasal 69 Ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang.

Diketahui, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan bisa mengakomodasi usulan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) yang meminta agar pasal sekolah minggu dan katekisasi dicabut dari Rancangan Undang-undang atau RUU Pesantren dan Pendidikan Agama.

(Foto: Istimewa)

(Baca Juga: RUU Pesantren Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2018)

Selanjutnya juga ada keberatan pada Pasal 69 Ayat 4 yang memuat ketentua bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. “Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” kata Dara.

Di sisi lain, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama. Akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama.

Dara menyatakan, ada dua rekomendasi dari PSI. “Pertama, regulasi ini tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain, tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” kata Caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3 ini.

Jika hal tersebut dilakukan, RUU ini akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia. “Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,” ujar Dara.

Juru bicara Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, sebelumnya juga meminta agar umat Kristen atau minimal organisasinya dapat lebih dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Sebetulnya respons kemarin itu hanya ingin menjawab keresahan yang ada di umat. Kami memang masih kekurangan informasi soal rancangan undang-undang ini,” kata Jeirry.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini