Share

Dituding Curang, SK Kades Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Digugat

Wijayakusuma, Okezone · Rabu 07 November 2018 17:20 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 07 340 1974636 dituding-curang-sk-kades-kedung-waringin-kabupaten-bekasi-digugat-DExL6tuYC5.jpg Pilkades (Foto: Okezone)

BEKASI - Diduga mengandung unsur kecurangan, empat calon kepala desa (kades) Kedung Waringin, melayangkan gugatan terhadap Surat Keterangan (SK) Pelantikan Kepala Desa (Kades) Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tita Komala.

Tak tanggung-tanggung, gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung, serta Polda Metro Jaya. Selain itu, penggugat juga melaporkan indikasi adanya pelibatan anak di bawah umur terkait politik praktis yang bersangkutan, ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Kita sudah lampirkan bukti dan berkas dalam laporan untuk melengkapi berita acara dan lainnya," kata kuasa hukum penggugat, Sarifudin, Rabu (7/10/2018).

Menurutnya, pelaporan yang dilayangkan kliennya murni untuk mencari keadilan, bukan lantaran kalah bersaing dengan tergugat.

"Disini saya tekankan, bahwa ini sama sekali tidak terkait menang atau kalah. Karena itu adalah hal wajar dalam sebuah kompetisi. Tapi yang perlu digarisbawahi, yakni mekanisme dan prosedurnya, apakah sudah benar dan jujur?" ujarnya.

Baca Juga: Ada Pilkades Cepat di Purwakarta

Pilkades

Lanjut Sarifuddin, menilik Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2018, semestinya Bupati Bekasi melakukan penundaan terhadap pelantikan Tita Komala, dikarenakan yang bersangkutan sedang mengalami persoalan sengketa.

"Padahal itu mengacu pada Pasal 31 dan 32 Perbup itu, tapi tidak ditempuh pula oleh Bupati. Dan imbasnya, hak-hak para penggugat pun akhirnya hilang dan mereka seakan terzolimi. Kalau begini buat apa ada aturan kalau tidak dijalankan?" keluhnya.

Ia pun sangat menyayangkan dengan adanya dugaan keterlibatan anak di bawah umur yang ikut diberi peran sebagai panitia.

"Kalau KPAI itu beda, karena anak-anak sudah masuk ranah politik praktis, disuruh sebarkan undangan. Ini kan penyebab awal terjadinya kisruh," papar Sarifudin.

"Harus ada sanksi tegas. Untuk panitia, dalam Perbup ada unsur tokoh masyarakat dan Karang Taruna. Kenapa jadi libatkan anak di bawah umur yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya?" sindirnya.

Para penggugat

Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah DPT Kota Bekasi Capai 1,4 Juta Orang

Sarifuddin pun meminta penerbitan SK Bupati untuk Pilkades Kedung Waringin, diproses lebih lanjut karena dianggap cacat hukum.

"Yang datang hanya kuasa hukum, itu juga tidak bawa bukti apa-apa. Sekali lagi, ini bukan soal kalah dan menang. Kita mencari keadilan di atas kebenaran bukan pembenaran," pungkasnya.

Sekedar informasi, kisruh Pilkades juga terjadi di 22 desa lain di Kabupaten Bekasi.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini