nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Krisis Sri Lanka Makin Parah, Parlemen Tolak PM Baru yang Ditunjuk Presiden

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 14 November 2018 17:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 14 18 1977799 krisis-sri-lanka-makin-parah-parlemen-tolak-pm-baru-yang-ditunjuk-presiden-rGZ4lN72af.jpg Foto: Reuters.

KOLOMBO – Parlemen Sri Lanka pada Rabu mengesahkan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Mahindra Rajapaksa yang baru saja ditunjuk dan memperparah krisis politik di negara Asia Selatan itu. Pengesahan mosi tidak percaya itu dikecam oleh para sekutu Rajapaksa yang mengatakan langkah itu ilegal.

Sri Lanka berada dalam kekacauan sejak Presiden Maithripala Sirisena memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesing bulan lalu dan menggantikannya dengan Rajapaksa, mantan presiden Sri Lanka yang pro-China. Selain memecat Ranil, Sirisena juga membubarkan parlemen sebelum Mahkamah Agung menunda dekrit pembubaran tersebut. Sri Lanka melangsungkan pemilihan baru pada Selasa dan parlemen kembali bekerja pada Rabu.

BACA JUGA: Presiden Sri Lanka Bubarkan Parlemen

“Mosi tidak percaya diambil untuk memilih dengan suara di parlemen dan memiliki dukungan mayoritas. Sekarang kami akan menandatangani surat-suratnya, ” kata Pemimpin Kelompok Oposisi, R. Sambathan sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (14/11/2018).

Langkah itu juga telah dikonfirmasi oleh lima anggota parlemen oposisi.

Ketidakstabilan politik di negara dengan penduduk 21 juta jiwa itu telah meningkatkan kekhawatiran akan perekonomiannya. Ekonomi Sri Lanka mengalami penurunan perluasan dan berada dalam tingkat terlambat dalam satu dekade terakhir.

BACA JUGA: Kekuatan Barat Kecam Pembubaran Parlemen Sri Lanka

Pimpinan parlemen telah menyebut langkah presiden untuk memecat perdana menteri untuk membawa mantan pemimpin negara itu kembali berkuasa sebagai sebuah kudeta tanpa kekerasan.

Rajapaksa, yang memimpin Sri Lanka memenangi konflik dengan pemberontak Tamil pada 2009 dipandang sebagai pahlawan oleh sebagian besar kalangan mayoritas Buddha di negara itu. Namun, dia juga telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh banyak diplomat asing. Rajapaksa membantah semua tuduhan tersebut.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini