nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

China Tawarkan Rp1,2 Miliar pada Warga yang Laporkan Konten Pornografi

Rahman Asmardika, Jurnalis · Minggu 18 November 2018 18:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 18 18 1979506 china-tawarkan-rp1-2-miliar-pada-warga-yang-laporkan-konten-pornografi-hyobgkQgVP.jpg Ilustrasi.

BEIJING – Pemerintah China menaikkan uang hadiah untuk warganya untuk melaporkan publikasi pornografi dan ilegal kepada pihak berwenang dan badan pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, jumlah hadiah tersebut digandakan dari tawaran sebelumnya.

Diwartakan AFP, Minggu, (18/11/2018), mulai 1 Desember, pelapor bisa mendapatkan 600 ribu yuan (sekira Rp1,2 miliar) untuk pelaporan konten ilegal baik online atau media lainnya. Jumlah itu naik 50 persen dari 300 ribu yuan yang ditawarkan sebelumnya.

China memiliki definisi yang luas mengenai apa yang disebut sebagai konten ilegal. Beberapa konten tersebut termasuk karya yang "membahayakan persatuan nasional", "kebocoran rahasia negara", dan "mengganggu tatanan sosial". Istilah-istilah tersebut digunakan oleh otoritas China untuk menangkap dan menghukum para pembangkang dan aktivis hak asasi.

Aturan baru itu diterbitkan oleh biro di bawah badan regulator media pemerintah pada saat Beijing meningkatkan kontrol atas konten yang beredar.

Awal pekan ini, Administrasi Ruang Siber China (CAC) mengatakan bahwa mereka telah "membersihkan" 9.800 akun pada platform media sosial China yang dituduh menyebarkan informasi dan rumor yang "berbahaya secara politik".

Regulator internet China juga mengkritik jejaring sosial seperti Weibo, laman seperti Twitter di China, dan aplikasi berkirim pesan WeChat yang dianggap bertindak lalai dan tidak bertanggungjawab.

Pada Kamis, CAC menerbitkan aturan baru yang mengharuskan platform online untuk menyimpan sejumlah besar data pengguna, termasuk log percakapan, alamat jaringan, dan jenis perangkat, pada akhir bulan.

Informasi tersebut akan dimasukkan dalam "laporan penilaian keamanan" - yang dapat diminta oleh polisi dan CAC dari platform sesuai kebutuhan.

Persyaratan baru ini merupakan bagian dari upaya CAC untuk memperketat kontrol atas situs yang memengaruhi opini publik, seperti grup obrolan, blog, dan Weibo.

Pengawasan media sosial telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari dorongan pemerintah untuk "mempromosikan perkembangan Internet yang sehat dan teratur, melindungi keamanan negara dan kepentingan publik".

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini