Bawaslu Minta Pemerintah dan Masyarakat Ikut Antisipasi Potensi Kerawanan Pemilu

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Kamis 22 November 2018 17:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 22 605 1981332 bawaslu-minta-pemerintah-dan-masyarakat-ikut-antisipasi-potensi-kerawanan-pemilu-ywAHYUXmdV.jpg Ilustrasi Foto/Okezone

JAKARTA – Penyelenggaraan kampanye telah dimulai sejak 23 September lalu. Perubahan suhu perpolitikan menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diperkirakan akan semakin meningkat.

Hal ini kemudian menjadi tema yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam acara forum rutin Kemendagri yakni Kemendagri Media Forum dengan tema Antisipasi Naiknya Suhu Politik Pemilu Serentak 2019, yang dihadiri media dan pers di Kantor Pusat Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat pada Rabu 21 November 2018.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu RI, Muhammad Afiffudin dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini yang dipandu langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar.

Di awal pembuka acara Bahtiar menghantarkan diskusi dalam menyikapi dinamika politik jelang Pemilu Serentak 2019 bahwa pentingnya menjaga kondisi siuman untuk memahamai apa yang terjadi dari setiap tahapan sampai sekarang 2 bulan berjalannya masa kampanye.

Foto: Okezone/Arif Julianto 

Pada kesempatan yang sama, Afiffudin menyampaikan bahwa pihak Bawaslu telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendinginkan kampanye yang telah berjalan hampir 2 (dua) bulan lamanya.

Langkah yang dimaksud Afiffudin, yaitu melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemetaan kerawanan Pemilu melalui Indeks Kerawanan Pemilu, memperbaiki permasalahan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT), meluruskan Isu negatif dan hoax, serta pengawasan pada hari pemilihan nantinya.

Selain itu, ia juga berujar Afiffudin menjelaskan, bahwa diperkirakan masih adanya 6 (enam) Provinsi yang belum ditetapkan DPTnya.

“Sekarang ini masih ada enam provinsi yang datanya belum sinkron dan diperkirakan ada 3,4 juta yang belum masuk dalam DPT,” ujarnya dalam rilis yang diterima Okezone, Kamis (22/11/2018).

Foto: Okezone/Arif Julianto 

Kampanye saling lapor menurut Afiffudin menjadi tren pada kampanye sekarang ini. Pelaporan terkait kesalahan penanganan administrasi, hingga pelaporan pidana, Isu politik uang, dan yang terbaru pada kampanye sekarang ini, yaitu seputar semakin sering munculnya isu hoaks, serta dugaan pelanggaran ASN dan pejabat pemerintah di daerah.

Untuk itu Afifuddin mengharapkan Kemendagri dapat membawahi serta terus mengawasi pemerintah daerah sepanjang pelaksanaan kampanye hingga saat pemilihan nanti untuk bersama–sama menjaga kondusifitas suhu politik di daerah.

Afifudin juga menyoroti potensi kerawanan pada saat pemungutan suara di hari “H” karena complicated nya pemungutan suara secara teknis, perlu lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat secara teknis.

Selain itu, Ia mencatat hal–hal yang perlu diselesaikan dan diantisipasi persoalan di lapangan terkait mulai tahapan kampanye sampai hari “H” pemungutan suara.

“Pertama, selain menjaga hak politik masyarakat harus dijaga pula hak partai politik untuk berkampanye yang berkaiatan dengan alat peraga kampanye. Kedua, isu politik uang yang paling menguat berdasarkan Indeks Karawanan Pemilu (IKP). Ketiga, potensi kerawanan dari yang bersumber dari berita hoaks,” ujarnya.

Diakhir paparannya, Afifudin mengajak semua pihak, baik jajaran penyelenggara, Pemerintah, pemerintah daerah, LSM, termasuk media massa untuk sama–sama menyukseskan Pemilu dengan cara mengantisipasi setiap kerawanan yang berpotensi muncul.

1 / 2
GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini