TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Anggap Reuni Alumni 212 sebagai Ancaman

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 28 November 2018 17:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 28 605 1984109 tkn-jokowi-ma-ruf-tak-anggap-reuni-alumni-212-sebagai-ancaman-bdY2vDv9Rv.jpg Ahmad Basarah (foto: Okezone)

JAKARTA - Ahmad Basarah, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, mengaku tidak mengkhawatirkan kegiatan reuni alumni 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), pada Minggu 2 Desember mendatang.

"Jadi sepanjang semangat dan niat untuk berkumpul, reuni, dan lain sebagainya itu dalam bingkai NKRI saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi dianggap suatu ancaman, toh yang menyangkut alumni 212 itu kan asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya kan fatwa MUI," kata Basarah di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

(Baca Juga: Kubu Jokowi: Reuni 212 Rugikan Peserta Jika Disisipi Dukungan ke Prabowo)

 Kawasan Monas Memutih pada Aksi Reuni 212

Persaudaraan alumni 212 berawal dari Fatwa MUI yang ditanda tangani oleh Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi pasangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Dan sekarang Ketua MUI yang menandatangani fatwa tersebut suduh bersama Pak Jokowi sebagai Wakil Presiden. jadi betapa Pak Jokowi menghormati alim ulama," bebernya.

Menurutnya, alasan Jokowi menggandeng KH Ma'ruf Amin agar alim ulama memiliki peran untuk membangun bangsa dan negara. "Bukan sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan politik, tapi menjadikan alim ulama itu sebagai bagian penting untuk ikut membangun republik ini," ucapnya.

(Baca Juga: Ikut Reuni 212 Bareng Fahri Hamzah, Fadli Zon: Pak Prabowo Mudah-mudahan Ya!) 

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI itu menilai gelaran reuni alumni 212 telah dijamin oleh undang-undang tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan mengeluarkan berpendapat.

"Bagi kita kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan itu kan dijamin oleh UUD kita, kita hormati semangat untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan. Yang penting harus sesuai dengan koridor hukum," tutupnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini