nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terjerat Suap APBD, 7 Anggota DPRD Sumut Segera Diseret ke Meja Hijau

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 17:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986252 terjerat-suap-apbd-7-anggota-dprd-sumut-segera-diseret-ke-meja-hijau-CyS5bZqYFV.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merampungkan tujuh berkas perkara anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait kasus suap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Mereka adalah, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tunggul Siagian, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, Tahan Manahan panggabean.

"Penyidikan untuk 7 tersangka telah selesai. Hari ini penyidik melakukan pelimpahan barang bukti dan 7 tersangka dalam perkara suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (3/11/2018).

Dengan dilimpahkannya berkas perkara itu, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan dari tujuh tersangka tersebut.

 (Baca juga: 3 Legislator Sumut Didakwa Terima Suap dari Gatot Pujo Nugroho)

"Seperti para tersangka lainnya, rencananya sidang akan dilaksanakan di PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat," tutur Febri.

 koru

Febri menyebut, total sekitar 175 orang saksi termasuk para tersangka dalam perkara ini telah diperiksa. Terhadap 7 tersangka ini telah sekurangnya masing-masing dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Hal tersebut merupakan pengembangan dari kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo melalui proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

 (Baca juga: KPK Tahan 35 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap Gubernur Gatot)

Dalam perkara ini, kasus penetapan tersangka terhadap anggota DPRD merupakan ketiga kalinya. Pada tahap pertama tahun 2015, KPK telah menetapkan 5 pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka adalah, Saleh Bangun Ketua DPRD periode 2009 2014, Kamaludln Harahap Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014, Chaudir Ritonga Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Sigit Pramono Asri Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014 dan Ailb Shah Wakll Ketua DPRD periode 2009 2014.

Sedangkan pada tahap kedua di tahun 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu, Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Gunmr Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustamc HS, Zuklfli Husein, Parluhutan Siregar.

 res

Dalam hal ini, Gatot memberikan fee kepada sejumlah anggota DPRD dengan maksud untuk mempengaruhi beberapa kewenengan dan fungsi dari DPRD Sumut. Antara lain, persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini