nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jimly Asshiddiqie Nilai Aksi Reuni 212 Ada Kepentingan Politik

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 03 Desember 2018 23:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 03 337 1986423 jimly-asshiddiqie-nilai-aksi-reuni-212-ada-kepentingan-politik-RWJYEdst1k.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, kegiatan reuni yang dilakukan oleh Alumni 212 tidak melanggar hukum, sehingga acara demikian tak perlu dilarang.

"Saya berpendapat bahwa itu sah saja, tidak boleh dilarang, karena tidak melanggar hukum," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (3/12/2018).

Menurut Jimly, meski tak melanggar hukum, namun karena Reuni 212 digelar bertepatan dengan tahun politik dan dihadiri salah satu kubu capres-cawapres, maka tak ditampik jika ada anggapan acara tersebut bukan sekadar kegiatan keagamaan, melainkan berkaitan dengan kepentingan politik.

"Karena tidak mungkin terlepas dari cara pandang orang kepada kepentingan politik. Pasti dinilai ini kepentingan politik," ujarnya.

(Baca juga: Gerakan 212 Diharapkan Tak Dipersempit oleh Kepentingan Politik Praktis)

Karenanya Jimly menyarankan, selain kampanye pilpres yang sudah diatur oleh KPU, kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah yang besar dan disusupi kepentingan politik, sebaiknya tak lagi dilakukan jelang Pemilu 2019.

121

Lagi pula, kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini, menunjukkan kuantitas massa pendukung capres-cawapres lewat sebuah aksi, bukan menjadi tolak ukur paslon tersebut bakal menang di pilpres, jika aksi yang digelar dihadiri jutaan orang.

"Saran saya, sebaiknya ini yang terakhir, jangan lagi. Karena tahun depan kita sudah pemilu. Biar fokus saja, gak perlu mempertontonkan kuantitas. Kuantitas itu harus dibuktikan di Pemilu saja," ungkap Jimly.

"Karena sejuta, dua juta (massa yang hadir) bukan jaminan, jumlah penduduk kita saja sekitar 260 juta. Jadi jangan membanggakan kuantitas (lewat aksi), padahal kuantitas itu nanti akan ditentukan melalui pemilu," jelasnya.

(Baca juga: Jokowi Absen di Reuni 212, Moeldoko: Beliau Pilih Sejahterakan Rakyat)

Lebih jauh, Jimly menyarankan para tokoh dan politisi untuk mengedepankan kegiatan yang mempererat tali persaudaraan, ketimbang pengumpulan massa yang berpotensi menimbulkan gesekan antar sesama anak bangsa.

"Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan riang gembira, menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai, bersaing secara sehat, tak perlu saling menakut-nakuti, saling hujat, apalagi sampai bermusuhan hanya karena beda pilihan politik," ucap Jimly.

"Tapi sekali lagi, (reuni atau aksi massa) ini tidak bisa dilarang, dan tidak melanggar hukum. Namun sesuatu yang tidak melanggar hukum belum tentu baik," pungkasnya.

212

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini