Bawaslu Harus Usut Adanya Dugaan Kampanye Terselubung di Reuni 212

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 05 Desember 2018 20:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 05 605 1987360 bawaslu-harus-usut-adanya-dugaan-kampanye-terselubung-di-reuni-212-rMcFmutzjg.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Ribuan umat Islam berkumpul di Monumen Nasional (Monas) untuk mengikuti acara Reuni Alumni 212, pada Minggu 2 Desember 2018. Dalam acara tersebut sejumlah tokoh politik hadir, seperti calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI), Abdul Fakhridz Al Donggowi pun meminta kepada Bawaslu agar bertindak tegas dan mengusut dugaan kampanye terselubung di acara tersebut.

“Patut kita duga, sejak awal ada niat atau upaya terselubung dari penyelenggara untuk memberikan panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02,” tegas Abdul Fakhridz, dalam keterangannya, Rabu (5/12/2018).

Kata dia, hal itu dikuatkan dengan fakta yang terjadi dilapangan seperti pemutaran rekaman Habib Rizieq yang menyerukan “2019 Ganti Presiden”, Pemutaran Lagu “Astagfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong”, video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang hadir di Reuni 212 dengan mengacungkan tangan simbol 2 Jari dan teriakan-teriakan 2019 Ganti Presiden.

(Baca juga: Al Jam'iyatul Washliyah Sumut Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019)

(Baca juga: TKN Tetap Percaya Diri Reuni 212 Tak Akan "Gerus" Suara Jokowi-Ma'ruf Amin)

“Apalagi sebagian Panitia Penyelenggara Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi,” tegas Abdul.

212

Meskipun ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara dalam memobilisasi masa Reuni 212 untuk kepentingan politik salah satu Paslon pada Pilpres 2019, JAPRI yakin Peserta yang hadir dalam Gelaran Reuni 212 merupakan bagian Rakyat Indonesia yang cerdas dan tidak semua Peserta Reuni 212 serta merta merupakan pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02 pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, sebagaimana fakta terkait Gelaran “Reuni 212” dan agenda serupa sebelumnya yaitu “Aksi Bela Tauhid 211” yang sama-sama diwarnai dengan Kepentingan Politik Pilpres 2019, maka JAPRI mendesak Pihak Bawaslu untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan Pengawasan terhadap Kampanye Pemilu 2019.

“Karena tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang dapat melakukan upaya-upaya terselubung dalam memperjuangkan kepentingan politiknya sehubungan Kampanye Pemilu 2019, baik dilakukan oleh Penyelenggara, Tim Kampanye, maupun Peserta Pemilu,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto telah melanggar aturan kampanye. Itu terlihat ketika dia menghadiri acara reuni 212.

"Ini yang harus didorong terus agar diselidiki oleh Bawaslu. Karena, ada sejumlah temuan pelanggaran," kata Boni.

Ia menilai, acara reuni tersebut merupakan gerakan oposisi politik. Bawaslu, kata dia, harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan itu. "Apakah 212 ini bagian dari curi start kampanye atau tidak. Itu yang harus dievaluasi apalagi Prabowo hadir dalam acara itu," kata dia.

Dari aspek sejarah, kata dia, gerakan 212 selalu bermuatan politik. Dan, selalu dipakai untuk menyerang lawan politik. Mengerahkan massa bersimbol agama namun dengan kepentingan politik elektoral.

Kata dia, eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, dapat disinyalir reuni 212 ditunggangi oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan.

Sikap Bawaslu yang tak tegas, mengkhawatirkan. Karena, kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama di dalam menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. (Wal)

Dia pun mendorong Bawaslu untuk bersikap tegas, terutama dalam hal sensitivitas terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk membatasi hak dipilih dan memilih pihak lain.

"Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA. Sesuatu yang dampaknya telah terlihat dalam pelaksanaan pilkada DKI kemarin. Sikap tanggap Bawaslu tentu dibutuhkan," tandasnya.

212

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini