nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Minta Polisi Transparan agar Kasus Habib Bahar Tak Diplintir Jadi Ketidakadilan Hukum

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 09 Desember 2018 07:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 09 337 1988739 pdip-minta-polisi-transparan-agar-kasus-habib-bahar-tak-diplintir-jadi-ketidakadilan-hukum-VgOPFZSLaL.jpg Habib Bahar bin Smith. (Foto: Heru/Okezone)

JAKARTA - Bareskrim Polri resmi meningkatkan status hukum Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta kepada penyidik Bareskrim Polri agar transparan dalam melakukan proses hukum yang menjerat Habib Bahar.

"Proses tersebut kami harapkan berjalan secara transparan supaya tidak menimbulkan dugaan yang tidak-tidak, atau dipelintir sebagai bentuk ketidakadilan hukum," kata Hendrawan kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Habib Bahar bin Smith Penuhi Panggilan Bareskrim

Sebagai partai utama pengusung Jokowi, Hendrawan menyatakan, internal PDIP telah menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

(Baca juga: Habib Bahar: Jangankan Jokowi yang Jadi Pemimpin, Bapak Saya Pun Kalau Salah Saya Kritik)

"Intinya karena sudah masuk ranah hukum, kami hormati proses yang sedang berlangsung," tutur Hendrawan.

Berkaca dari kasus itu, Hendrawan menekankan, sistem demokrasi Indonesia memang harus diisi dengan gagasan-gagasan yang mencerahkan, bukan dari cacian dan ucapan yamg menggerus kebersamaan dan persatuan NKRI.

"Ini merupakan pembelajaran yang baik untuk ke sekian kalinya terhadap literasi hukum dan pembangunan budaya demokrasi," ujar Hendrawan.

Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlapor selama kurang lebih 11 jam. Saat ini, Habib Bahar belum ditahan oleh Polisi.

Atas perbuatannya, Habib Bahar dijerat Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 45 juncto Pasal 28 Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 207 KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini