nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Usul PSI, PDIP: Gaji Tetap Diterima DPR Walaupun Kinerja Dewan Buruk

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Minggu 09 Desember 2018 17:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 09 337 1988887 soal-usul-psi-pdip-gaji-tetap-diterima-dpr-walaupun-kinerja-dewan-buruk-ez0IqeSe19.jpg Eva Kusuma Sundari. (Dok Okezone)

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku siap tidak digaji jika kinerja mereka buruk saat menjabat sebagai anggota DPR. Namun, politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengungkapkan tidak ada mekanisme tersebut.

Eva mengatakan, gaji tetap akan diterima anggota dewan meskipun kinerja mereka buruk. Begitu pula sebaliknya. Gaji akan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing anggota DPR jika mereka rajin.

"Enggak ada mekanisme gitu di DPR. Mau jelek dan bagus kinerjanya, demikian juga yang rajin dan bolosan otomatis gaji masuk rekening masing-masing. Itu sudah protokoler," katanya saat dihubungi, Minggu (9/12/2018).

Dia menyarankan PSI untuk melakukan komunikasi dengan bagian keuangan DPR dalam merealisasikan wacana tersebut. Sebab, itu merupakan program milik PSI bersama anggotanya.

"Itu mekanisme internal DPP PSI dengan masing-masing anggatonya misal dengan minta persetujuan anggota agar gajinya langsung ke rekening DPP, " tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, mengatakan sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi. Karena itu, pihaknya mendukung sepenuhnya wacana agar anggota DPR tak diberi gaji, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji.

DPR (Dok Okezone)

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

(Baca Juga : Muncul Wacana DPR Tidak Dibayar, PPP: Gaji Anggota DPR Kecil)

Ia menambahkan, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Karenanya, ia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu?" jelasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini