nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Habib Bahar: Penceramah Harus Uswatun Hasanah, Bukan Marah-Marah

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 06:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 10 337 1988990 kasus-habib-bahar-penceramah-harus-uswatun-hasanah-bukan-marah-marah-2GEUHXJKa7.jpg Habib Bahar bin Smith. (Foto: Heru/Okezone)

JAKARTA - Wakil Sekjen PPP, Achmad Baidowi mengatakan, hikmah yang bisa dipetik dari kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Habib Bahar bin Smith adalah pentingnya seorang penceramah menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi umatnya.

Bareskrim Polri resmi meningkatkan status hukum Habib Bahar menjadi tersangka dalam terkait ucapannya yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan banci.

Habib Bahar bin Smith Penuhi Panggilan Bareskrim

"Penceramah sebaiknya menjadi uswatun hasanah bagi jamaahnya. Memberikan contoh yang baik bagi jamaah," kata Awiek sapaannya kepada Okezone, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Terkait proses hukum, Awiek menekankan bahwa penetapan status tersangka merupakan hak dan kewenangan penyidik. Dalam hal ini Awiek menegaskan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

(Baca juga: Rentetan Pernyataan Kontroversi Habib Bahar bin Smith)

"Maka jangan berbuat salah seperti mencaci, mencela bahkan merendahkan," pesannya.

Menurut Awiek, sebagai tokoh agama, Habib Bahar harus lebih mawas diri dan memilah perkataan yang akan disampaikannya.

"Bahwa dakwah itu bil hikmah wal maiidzah hasanah bukan marah-marah apalagi mencela dan mencaci," ucap Awiek.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlapor selama kurang lebih 11 jam. Saat ini, Habib Bahar belum ditahan oleh polisi.

Atas perbuatannya, Habib Bahar dijerat Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 45 juncto Pasal 28 Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 207 KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini