nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Madrasah hingga Universitas Segera Terapkan Kurikulum Antikorupsi

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 12:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 10 65 1989139 madrasah-hingga-universitas-segera-terapkan-kurikulum-antikorupsi-sKfgdBQTgE.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

Kerja sama KPK dengan Kemendikbud dalam penerapan pendidikan antikorupsi telah digagas sejak 2010. Kemudian mulai 2011, pendidikan antikorupsi mulai masuk dalam kurikulum di sejumlah sekolah dan universitas. Sepanjang 2010 hingga 2018 KPK menyelenggarakan pelatihan sekitar 1.000 guru sekolah tingkat PAUD hingga SMA dan madrasah untuk pendidikan antikorupsi.

Dari data yang dihimpun KORAN SINDO, Universitas Paramadina merupakan kampus yang pertama kali menerapkan kurikulum atau mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diterapkan sejak Juni 2008 dengan bobot tiga Satuan Kredit Semester (SKS).

Saat menerapkannya, Universitas Paramadina menggandeng KPK sejak era pimpinan KPK Antasari Azhar. Mata kuliah ini masih berlangsung dan berlaku hingga kini. Terbaru, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Fakultas Adab dan Humaniora meresmikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi (PPAK) pada 17 September 2018. Hal ini menjadikan Fakultas Adab dan Humaniora tersebut sebagai pelopor di tingkat UIN-UIN di seluruh Indonesia.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sukron Kamil mengatakan, mata kuliah ini langsung diterapkan pada tahun ajaran 2018/2019.

Menurut Sukron, penerapan mata kuliah tersebut dimaksudkan agar budaya antikorupsi berkembang di lingkungan kampus dan masyarakat guna menekan dan meminimalisasi korupsi. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag M Arskal Salim GP, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, dan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Jamal Wi woho memastikan, penandatanganan kerja sama tiga kementerian dengan KPK bisa dilakukan pada Selasa besok.

Didik Suhardi menegaskan, bagi Kemendikbud, penandatanganan kerja sama tersebut adalah kelanjutan Memorandum of Understanding (MoU) sejak beberapa tahun lalu. “Kurikulum antikorupsi di beberapa sekolah-sekolah sudah jalan kok,” ujar Didik.

Dia menjelaskan, kerja sama Kemendikbud dengan KPK antara lain meliputi tata kelola penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga sosialisasi antikorupsi ke siswa. Targetnya siswa mengetahui tentang alasan korupsi tidak baik, merusak negara, dan merugikan masyarakat.

Jamal Wiwoho juga mengungkapkan, beberapa perguruan tinggi negeri di bawah Kemenristekdikti sudah menerapkan kurikulum anti korupsi. “Inisiasi MoU dari KPK tersebut perlu disambut dengan baik. Pada tahapan implementatif kurikulum antikorupsi pada beberapa perguruan tinggi negeri sudah dilaksanakan,” tegas Jamal kepada KORAN SINDO.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini menegaskan, penerapan kurikulum antikorupsi khususnya untuk seluruh universitas di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sedini mungkin ke para mahasiswa tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan dampaknya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya mengapresiasi penandatanganan kerja sama KPK bersama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenag terkait penerapan pendidikan dan kurikulum anti korupsi ini.

Penerapan tersebut merupakan ide dan langkah baik yang perlu didukung. Namun, Fikri mengingatkan, jangan sampai kementerian-kementerian hanya memberikan respons sesaat saja tanpa dilakukan dan dijalankan secara konsisten.

Menurut dia, kurikulum pendidikan antikorupsi harus dibuat mapan dan matang. Jangan hanya berlaku untuk sekarang, kemudian tahun berikutnya hilang lagi. “Pekerjaan utama kita memang membuat grand design pendidikan di Indonesia dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dengan adanya rencana induk pendidik karena rencana induk itu belum ada sampai sekarang,” ucap Fikri. (fbn)

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini