nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Deretan Rekomendasi Imparsial untuk Tuntaskan Masalah HAM

Witri Nasuha, Jurnalis · Selasa 11 Desember 2018 00:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 11 337 1989474 deretan-rekomendasi-imparsial-untuk-tuntaskan-masalah-ham-u3bTEyxNYJ.jpg Aktivis HAM (Foto: Witri Nasuha)

JAKARTA - Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-dunia. Peringatan ini merupakan bentuk dari upaya manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai Hak Asasi Manusia agar tetap dihormati serta dilindungi oleh siapapun, khususnya negara.

Berbicara mengenai HAM, tak luput pula kaitannya dengan dinamika politik pada Era Orde Baru. Kehidupan politik di masa itu, dinilai berkuasa akan sarat dengan kekerasan dan pembatasan.

Sebut saja, peristiwa penculikan aktivis pada 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis Marsinah, perampasan tanah rakyat, hingga berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Banyaknya kasus yang dinilai sebagai pelanggran HAM tentu diperlukan upaya penyelesaian, terutama dari sisi pemerintahan. Seperti halnya yang diutarakan oleh Al Araf selaku Direktur Imparsial dalam konferensi pers Refleksi Hari HAM 10 Desember, di Kantor Imparsial Jakarta, pada Senin (10/12/2018).

"Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia," ujarnya.

HAM

Baca Juga: Peristiwa 10 Desember, Hari HAM Sedunia hingga Legalnya Ganja di Uruguay

Dalam hal ini, Imparsial merekomendasikan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan dalam Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla:

1. Segera Menindaklanjuti Kasus Pengadilan Orang Hilang

Dalam hal ini, kasus terdekat yang dapat diselesaikan oleh pemerintah ialah dengan memebentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pengilangan paksa atau orang hilang 1997 - 1998.

2. Revisi UU No. 39 Tahun 1999

Perlunya melakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999 ini dalam rangka memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan tersebut ialah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

3. Meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court)

Pemerintah dalam hal ini sebaiknya meratifikasi atau tinjau kembali perihal ICC atau Mahkamah Pidana Internasional sebagai komitmen pemerintah dalam pemajuan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia bahkan di dunia.

4. Jaksa Agung Tindaklanjuti Kasus Pelanggaran HAM

Dalam hal ini, bagi Imparsial, Presiden Jokowi masih punya waktu dalam memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.

Diakhir pembicaraanya, Al Araf kembali menegaskan bahwa masih ada utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun masa Reformasi.

"Dari mereka kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya," tegasnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini