nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemkot Surabaya Diminta Tangguhkan Penertiban Fiber Optik

Syaiful Islam, Jurnalis · Jum'at 04 Januari 2019 14:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 04 519 1999943 pemkot-surabaya-diminta-tangguhkan-penertiban-fiber-optik-JJp76iXcyQ.jpg

SURABAYA - Sikap Pemkot Surabaya melakukan penertibkan Fiber Optik (FO) yang terkesan sepihak disayangkan sejumlah pihak, terutama bagi penyelengara telekomunikasi. Seharusnya jika memang ada penyelenggara telekomunikasi yang nakal, Pemkot Surabaya tidak langsung melakukan pemotongan.

Sebab penertiban dengan cara pemotongan FO tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat. Apalagi penyelenggara telekomunikasinya dalam proses perijinan. Berarti dari pihak penyelenggara telekomunikasi sudah beriktikad baik, sehingga Pemkot Surabaya harus menangguhkan proses penertiban tersebut.

loading...

"Ada beberapa penyelenggara telekomunikasi yang belum mengurus izinnya lalu dilakukan pemotongan oleh Pemkot Surabaya," terang Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi Kemkominfo, Indra Apriadi, di Surabaya Kamis (3/1/2019).

Jika ada operator yang nakal, sambung Indra, dan kemudian diberikan hukuman berupa pemotongan, maka masyarakat yang menjadi korban. Penertiban berupa pemotongan tersebut dinilai kurang baik. Seharusnya Pemkot Surabaya menangguhkan penertiban itu.

(Baca Juga: Pemotongan Kabel Fiber Optik Secara Sepihak Bisa Mematikan Kepentingan Seluler)

"Pemkot dapat melakukan penangguhan dalam penertiban, jika penyelenggara telekomunikasi masih mengurus ijinnya. Ada proses perijinan berarti ada iktikad baik, berarti harus ditangguhkan penertibannya. Isu penertiban FO akan menjadi materi pembahasan pertemuan berikutnya," papar Indra.

Lebih lanjut Indra, untuk pertemuan kali ini bersama penyelenggara telekomunikasi dengan Pemkot Surabaya membahas soal besaran tarif sewa yang dianggap memberatkan. Sebab nilai sewa yang dihitung tim apresel dianggap terlalu besar.

(Baca Juga: Oknum Pemkot Potong Kabel Operator Jaringan Telekomunikasi Secara Sepihak)

Mayoritas penyelenggara telekomunikasi keberatan terkait besaran tarif sewa. Sebab menurut operator terlalu tinggi. Tarif sewa sendiri dihitung sejak perijinan sudah dikantongi pihak operator. Sedangkan besaran tarif sewa baru bisa dihitung ketika perda tentang utilitas jaringan keluar.

"Kewajiban membayar sewa sudah ada sejak izin keluar, namun besarannya ditentukan dari perda keluar. Itu dirasa terlalu besar oleh beberapa operator. Ini salah satu jadi dasar pertemuan sekarang. Besaran sewa masih belum ada kesepakatan, masih ada pembahasan lebih lanjut nanti," tandasnya. (Syaiful Islam)

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini