nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rekrutmen Magang Mahasiswa di Taiwan Diminta Dievaluasi

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 04 Januari 2019 10:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 04 65 1999798 rekrutmen-magang-mahasiswa-di-taiwan-diminta-dievaluasi-Yw3gW6esrC.jpg Foto: AFP

JAKARTA - Pemerintah Indonesia masih mendalami laporan mengenai dugaan kerja paksa 300 mahasiswa Indonesia di Taiwan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun melakukan tindakan preventif dengan menghentikan sementara rekrutmen magang mahasiswa di Taiwan.

Juru Bicara (Jubir) Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan telah menerima laporan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Taiwan, bahwa mahasiswa kuliah-magang di Taiwan menghadapi beragam masalah. Mereka mengadukan dan menyampaikan keluhan itu secara langsung.

“Kami meminta otoritas di Taiwan mengambil langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan dan keselamatan mahasiswa kita di sana,” ujar Arrmanatha dalam keterangan pers, kemarin.

Baca Juga: Mahasiswa Indonesia Diduga Kerja Paksa di Taiwan, Visa Kuliah Magangnya Diminta Dihentikan

Dia menambahkan, melalui KDEI, Indonesia juga meminta otoritas setempat mendalami implementasi skema kuliah- magang. Sejauh ini nasib mahasiswa kuliah-magang yang menjadi korban penipuan masih tidak diketahui.

Namun jumlah mahasiswa kuliah-magang mencapai 1.000 orang dari total 6.000 mahasiswa Indonesia yang melanglang buana ke Taiwan pada periode 2017- 2018. Mereka tersebar di delapan universitas. Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 300 mahasiswa kuliah-magang asal Indonesia yang turut serta dalam program New Southbound Policy (NSP) diduga dipekerjakan secara paksa disejumlah perusahaan di Taiwan.

Selain dituntut bekerja melebihi peraturan jam kerja magang yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, mereka hanya digaji per enam bulan. Informasi tersebut dibocorkan langsung anggota legislatif dari Partai Nasionalis China, Ko Chihen, pada akhir Desember lalu selama pertemuan Komite Legislatif Kebudayaan dan Pendidikan Yuan.

Sedikitnya enam universitas dituduh berkolaborasi dengan agen buruh dan perusahaan untuk menyediakan tenaga buruh murah. Universitas Hsing Wu, kata Chihen, membiarkan mahasiswa kuliah-magang asing untuk bekerja selama 10 jam per hari dan 4 hari per pekan di sebuah pabrik lensa mata. Mahasiswa tersebut bertugas di bagian pengemasan.

“Mereka berdiri selama 10 jam untuk membungkus 30.000 lensa mata dalam sehari dan dilarang pergi,” kata Chihen seperti dikutip taipei times.com.

Baca Juga: Ini Skema Program Kuliah Magang Mahasiswa Indonesia yang Diduga Kerja Paksa di Taiwan

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah Indonesia mengevaluasi secara menyeluruh kerja sama pendidikan dengan Taiwan. DPR pun mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

“Setahu saya masih dievaluasi Kemenristek Dikti, apakah 300 orang itu yang termasuk kerja sama TETO (Taipei Economic and Trade Office) di Jakarta atau bukan. Jadi belum teridentifikasi,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta kemarin.

Bobby menambahkan, DPR masih menunggu langkah pemerintah selanjutnya dalam mengatasi masalah tersebut. Namun, menurut dia, jika memang benar 300 mahasiswa itu dipaksa bekerja, artinya Taiwan telah merendahkan martabat RI. “Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas. Ya, pemerintah harus evaluasi menyeluruh kerja sama pendidikan dengan Taiwan,” desaknya.

Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kemlu melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk meminta penjelasan kepada otoritas terkait di Taiwan mengenai adanya informasi dugaan kerja paksa yang dilakukan terhadap 300 mahasiswa asal Indonesia. “RI perlu memprotes keras perlakuan dari pihak universitas dan pabrik yang telah mempekerjakan para mahasiswa tersebut,” kata Bambang.

Wakil Rektor Universitas Hsing Wu Chen Yi-wen membantah telah mengeksploitasi mahasiswa kuliah-magang dan menerimanya melalui agen buruh. “Kami hanya membantu mencarikan pekerjaan paruh waktu bagi mahasiswa yang memerlukan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya. Kepala Bagian Internasional Universitas Hsing Wu Kuo Anmin juga membantah telah mempekerjakan mahasiswa Indonesia di luar batas peraturan ketenagakerjaan.

Menurutnya, mahasiswa kuliah-magang asal Indonesia justru disediakan akomodasi gratis dan dibebaskan dari shift malam agar mereka dapat menunaikan ibadah. Di bagian lain, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyebutkan, ratusan mahasiswa yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan adalah korban penipuan. “Mahasiswa kerja paksa yang terjadi di Taiwan itu, saya lagi komunikasi mulai kemarin.

Mereka mahasiswa yang tidak melalui jalur Kemenristek Dikti,” kata Nasir di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Nasir menjelaskan, para mahasiswa itu berangkat sendiri ke Taiwan melalui calo dengan iming-iming bisa diterima di perguruan tinggi di negara tersebut, tetapi ternyata tidak diterima.

“Akhirnya mereka bekerja di perusahaan. Akhirnya penipuan kan itu. Ini bukan kewenangan Kemenristek Dikti. Namun kasus ini jadi rujukan, ini urusan tenaga kerja,” katanya.

Menurut dia, para mahasiswa tersebut tidak berangkat secara resmi dari kampus di Indonesia, melainkan lulusan-lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berangkat dari agensi-agensi. “Mereka ini tidak ada yang dari kampus. Mereka lulusan sekolah, kemudian di agensi-agensi itu. Ini saya lagi lacak kalau ada kampus yang di dalamnya terjadi semacam itu,” katanya.

Nasir menambahkan, Kemenristek Dikti terus berkoordinasi dengan TETO, baik yang ada di Taiwan maupun Jakarta. Jajaran duta besar, menurut dia, juga diminta melakukan pendataan terhadap WNI yang sedang menempuh studi lanjut di luar negeri, termasuk Taiwan.

Selain itu, Nasir mengimbau pelajar ataupun mahasiswa yang akan studi lanjut keperguruan tinggi di luar negeri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemenristek Dikti.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini