nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyebab Kecelakaan yang Melibatkan Driver Ojol Bukan Hanya Main HP sambil Berkendara

Taufik Budi, Jurnalis · Sabtu 05 Januari 2019 17:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 05 512 2000329 penyebab-kecelakaan-yang-melibatkan-driver-ojol-bukan-hanya-main-hp-sambil-berkendara-DuUOWGnfzX.jpg Driver Ojek Online Mengendarai Sambil Melihat GPS (foto: Taufik Budi)

SEMARANG - Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, keselamatan menjadi faktor utama dalam setiap sarana transportasi. Tak terkecuali ojek online (ojol) yang juga harus memprioritaskan keselamatan penumpang.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

(Baca Juga: Makin Diminati Masyarakat, Ojek Online Kerap Timbulkan Kemacetan) 

Sedangkan, dalam Pasal 283 juga disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Seorang Driver Ojek Online Menggunakan GPS (Taufik Budi)	Seorang Driver Ojek Online Menggunakan GPS (Taufik Budi) 

Fitur GPS yang tertanam di ponsel pintar dan digunakan pemandu jalan tak sepenuhnya membahayakan driver ojol. Selagi pengemudi masih bisa konsentrasi dan anggota gerak tak terganggu, maka keberadaan ponsel di atas speedometer bukan menjadi masalah.

Menurutnya, perkembangan ojek online sejak beroperasi beberapa tahun lalu, populasinya kian bertambah. Iming-iming dari aplikator dengan pendapatan yang cukup besar menyebabkan sebagian besar warga beralih profesi menjadi driver ojol.

“Awalnya, pendapatan per bulan bisa minimal sesuai janji promosi, yakni Rp8 juta per bulan. Bahkan, kala itu rata rata bisa di atas Rp10 juta per bulan. Akibatnya, makin banyak yang beralih profesi, sementara pengguna ojek daring tidak sebanding dengan pertambahan populasi ojek daring,” tuturnya.

Seiring bertambahnya jumlah pengemudi, dampaknya terjadi penurunan pendapatan sekira 40 persen. Saat ini, rata-rata pendapatan per bulan kurang dari Rp5 juta. Sementara beban jam kerja meningkat. Tidak lagi 8 jam sehari, harus di atas 10 jam, bahkan ada yang beroperasi hingga 12 jam.

“Yang jelas keselamatan makin rawan dengan jam kerja di atas 8 jam. Belum lagi kekhawatiran terhadap upaya suspend dari aplikator yang bisa terjadi setiap saat, tanpa ada proses klarifikasi dari pengemudi ojek daring. Sungguh membuat suasana kerja sebagai pengenudi ojek daring jauh dari rasa aman dan nyaman. Dampaknya bisa berujung pada keselamatan juga,” tukas dia.

Dia pun mengatakan, sepeda motor bukan jenis transportasi umum. Namun harus diakui keberadaan ojek online sangat membantu mobilitas warga, di saat layanan transportasi umum makin menurun layanannya.

Infografis Kontroversi Penggunaan GPS Ojek Online (foto: Okezone)	 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Juni 2018 telah menolak uji materi Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online. Putusan MK ini membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang seperti yang diamanatkan pasal tersebut.

“Berharap, pemda dapat membuat regulasi yang dapat mengatur penyelenggaraan angkutan sepeda motor daring di daerahnya,” cetusnya.

“Namun dalam perkembangannya tidak banyak daerah membuat regulasi yang bisa menjamin kesejahteraan dan keselamatan pengemudi dan pengguna jasa ojek daring. Masih minim, seolah kepala daerah kurang peduli,” tukasnya.

(Baca Juga: Pengamat: Polisi Jangan Pandang Bulu Tindak Ojol Nakal) 

Menurut dia, Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan khusus melakukan diskresi hukum dalam kerangka melindungi warga negara dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keselamatan selama beroperasi.

 

“Caranya, menentukan batas wilayah operasi, menetapkan batas tarif minimal, mempertimbangkan penerapan suspend dan menerapkan safety gier. Tetapi hal ini bukan bararti menyetujui sepeda motor sebagai transportasi umum,” papar dia.

Meski demikian, pemerintah tetap harus mengembangkan transportasi umum secara masif ke seluruh pelosok nusantara, supaya populasi ojek onjek makin berkurang. “Harapannya, nanti sebagian pengemudi ojek daring dapat beralih ke usaha transportasi umum berbadan hukum itu,” tandasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini