nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tiga Petinggi Sinar Mas Group Didakwa Menyuap Anggota DPRD Kalteng

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 11 Januari 2019 15:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 11 337 2003125 tiga-petinggi-sinar-mas-group-didakwa-menyuap-anggota-dprd-kalteng-YTPQTAZ9oy.jpg

JAKARTA - Tiga petinggi Sinar Mas Group didakwa menyuap anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar Rp240 juta. Ketiganya yakni, Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (PT SMART), Edy Saputra Suradja.

Kemudian, Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah Kalteng, Willy Agung Adipradhana, serta Department Head Document and Lisense Perkebunan Sinar Mas Kalteng, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

Ketiganya didakwa secara bersama-bersama ‎telah memberikan suap agar DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah di Danau Sembuluh. Padahal, rapat tersebut sebagai salah satu fungsi pengawasan anggota dewan.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)‎ Jakarta Pusat.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 240 juta," kata Jaksa Budi, Jumat (11/1/2019).

(Baca Juga: KPK Amankan 14 Orang saat OTT, Termasuk Anggota DPRD Kalteng)

Jaksa mengungkapkan bahwa ketiganya diduga telah memberi suap kepada anggota DPRD Kalteng. Sejumlah anggota DPRD Kalteng yang diduga menerima suap yakni, Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada, serta Arisavanah.

Kasus ini bermula dari rapat paripurna DPRD Kalteng memperoleh laporan serta adanya pemberitaan media massa mengenai tujuh perusahaan sawit yang diduga lakukan pencemaran di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) yang merupakan anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology (PT SMART).

(Baca Juga: 4 Fakta OTT Anggota DPRD Kalteng dan Pimpinan Sinar Mas Agro)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), seharusnya para anggota DPRD Kalteng membahas masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum adanya plasma yang dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama. Namun, RDP tersebut justru batal dilakukan.

Atas perbuatanya ketiga petinggi Sinar Mas Group didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini