nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

"Berbisnis" Tanah Makam, PNS Dinas Kehutanan Terancam Tak Terima TKD

Fadel Prayoga, Jurnalis · Sabtu 12 Januari 2019 13:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 11 338 2003330 berbisnis-tanah-makam-pns-dinas-kehutanan-terancam-tak-terima-tkd-awu1KP4QH0.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk menghindari praktik jual beli lahan makam di Jakarta. Pasalnya, ia mengancam akan mencabut tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS, apabila ada yang terbukti berbisnis haram tersebut.

"Ya, ini dikasih tindakan gitu. Ya misalkan dia TKD-nya tidak diturunkan, kan sudah jadi komitmen," kata Suzi saat dikonfirmasi Okezone, Jumat, 11 Januari 2019.

Terkait berapa lama diberhentikannya TKD kepada PNS yang nakal, kata Suzi, pihaknya akan mendiskusikan dengan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Namun, ia meyakini bila saat ini sudah tidak ada yang melakukan praktik curang tersebut.

"Sekarang sudah tidak ada karena kita sudah pakai sistem online. Kita sudah punya sistemnya. Jadi tiap makam itu ketahuan siapa isinya," ujarnya.

makam

Proses perizinan bagi warga Ibu Kota yang meninggal, lanjut dia, mereka harus mengajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) DKI Jakarta. Ahli waris cukup melampirkan KTP, surat kematian dan kartu keluarga keluarganya yang meninggal.

"Izin keluar dari DPM-PTSP, langsung bisa dimakamkan di TPU-nya," jelasnya.

Kekurangan Lahan, Pemprov DKI Putuskan Lakukan Penumpukan Makam

Permintaan masyarakat yang tinggi. Utamanya di TPU yang lokasinya strategis, membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menumpuk makam di lokasi tertentu. Misalnya, di TPU Karet Bivak atau TPU Karet Pasar Baru.

"Kalau masyarakat maunya di situ terus, makanya harus kita gunakan cara itu. Kalau mereka mau di tengah kota ya silakan," kata dia.

 

Makam yang diputuskan untuk ditumpuk, kata Suzi, kuburan yang sudah tidak diperpanjang lagi izinnya selama tiga tahun oleh pihak ahli waris. Mereka diwajibkan membayar retribusi setiap tahunnya sebesar Rp100 ribu.

Suzi menjelaskan, tahapan makam yang harus disetop izinnya. Dalam 15 bulan pertama, pihaknya mencoba mengkomunikasikan dengan ahli waris, jika mereka tak ada jawaban hingga 21 bulan akhirnya disetop izinnya.

"Kalau makam tumpang itu, kan pasti ada isinya. Nah, ketika kita gali itu enggak kita bongkar. Jadi dilapisi, ada tanah baru kita lanjutkan. Satu kuburan maksimal diisi tiga orang," tandasnya.

 ss

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini