Bawaslu Hentikan Kasus Anies, BPN Prabowo: Harusnya dari Awal Diputuskan!

Muhamad Rizky, Jurnalis · Minggu 13 Januari 2019 12:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 13 605 2003732 bawaslu-hentikan-kasus-anies-bpn-prabowo-harusnya-dari-awal-diputuskan-4eQw3WgRJC.jpg Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (foto: Okezone)

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai, putusan Bawaslu yang menghentikan laporan pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat tidak adil.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinan Hutahaean menganggap putusan Bawaslu sudah sesuai. Bahkan Ia menilai seharusnya putusan itu dilakukan sedari awal saat dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

"Saya pikir kalau TKN mengatakan enggak adil, mereka enggak mengerti UU. Mestinya kalau ini mau adil, mau fair pada saat pemeriksaan pertama sudah diputuskan. Kasus ini tidak dapat dilanjutkan sebagai pidana pemilu," kata Ferdinan saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (13/1/2019).

 (Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Yakin Rebut Swing Voters)

"Sama seperti apa yang dilakukan Bawaslu kepada (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) Luhut dan (Menteri Keuangan) Sri Mulyani, TKN terlalu bernafsu menjatuhkan Anies bahkan dengan argumentasi yang tidak pas bahwa Anies melakukan pelanggaran Pemilu," tambahnya.

 [rabn

Seperti diketahui Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan kepada Bawaslu karena dinilai melakulan kampanye terselubung saat menghadiri acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Minggu 14 Oktober 2018 lalu. Namun Bawaslu menilai keduanya tidak melakukan unsur pelanggaran.

Ferdinan mengungkapkan, Anies saat menghadiri acara bukan sebagai gubernur DKI Jakarta melainkan sebagai tamu. Hal itu dibuktikan dengan izin yang dilakukan Anies ke Mendagri.

"Dia hadir disana kapasitasnya sebagai undangan dan sudah izin kepada Mendagri jadi enggak ada yang salah," ungkapnya

a

 (Baca juga: Kerap Kalah dalam Hasil Survei, BPN Prabowo-Sandi Tak Percaya Lembaga Survei)

Bahkan tambahnya, kalau TKN mau adil seharunya menekan Bawaslu untuk mempertanyakan sanksi yang diberikan kepada sejumlah kepala daerah di Riau yang hanya dikenai sanksi teguran.

"Karena perlakukan ini tidak boleh dihukum dengan teguran tapi ini pidana Pemilu ancamannya penjara bukan teguran, dan kepala daerah yang di Riau itu tidak melakukan izin harusnya kena pidana Pemilu," tukasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini