nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Infrastruktur 20 PTN Kembali Didanai Surat Berharga Syariah Negara

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 17 Januari 2019 11:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 17 65 2005637 infrastruktur-20-ptn-kembali-didanai-surat-berharga-syariah-negara-InM1VIokhu.jpg Ilustrasi: Foto Koran Sindo

LAMPUNG – Pemerintah bakal kembali mendanai proyek infrastruktur di 20 PTN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dana ini digunakan untuk menunjang fasilitas seperti gedung kuliah dan laboratorium. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, tahun lalu PTN penerima dana SBSN yakni Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung, Universitas Teuku Umar di Aceh, Universitas PattimuradiAmbon, Universitas Borneo di Tarakan, Universitas Sembilanbelas November di Kolaka dan Politeknik Negeri Fakfak di Papua Barat. Mantan rektor Universitas Diponegoro ini melanjutkan, ke depan Kemenristekdikti akan mengusulkan 20 PTN lagi yang akan mendapatkan pendanaan dari SBSN yang di kelola Kementerian Keuangan ini.

Baca Juga: Menristekdikti Lobi Sri Mulyani agar Perguruan Tinggi Tidak Kena Pajak Penghasilan

“Kami akan usulkan 20 PTN yang akan mendapatkan SBSN ini. Nanti kami akan kerja sama dengan Bappenas untuk menentukan PTN mana yang akan menerima dana,” katanya saat peresmian gedung kuliah dan Laboratorium Teknik Itera di Lampung, kemarin.

Menristek-Dikti menambahkan, dana yang diterima kampus tidak besar atau berada di kisaran Rp100 miliar. Namun, dana ini bisa dipergunakan untuk menambah ruang kelas atau gedung laboratorium seperti yang dibangun Itera.

Baca Juga: 9 Kampus dengan Publikasi Riset Terbanyak di Indonesia

Fasilitas seperti ini, jelasnya, sangat menunjang agar sistem pengajaran di kampus semakin berkualitas. Nasir menjelaskan, dana SBSN memang sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur kampus dan bukan pengembangan sumber daya manusia.

Kalaupun untuk peningkatan kualitas dosen, bisa dengan memakai dana LPDP yang juga di bawah alokasi Kemenkeu. “Jadi kalau mau mencapai program doktor, para dosennya bisa memakai LPDP. Sekarang LPDP sudah mencapai Rp60 triliun,” katanya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini